BANDUNG, KOMPAS – Bintara pembina desa berperan sentral menjaga persatuan bangsa. Melalui komunikasi intens kepada semua lapisan masyarakat di pelosok daerah, babinsa diharapkan mampu mengantisipasi isu serta aksi radikalisme dan terorisme yang rentan mengancam bangsa.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada 4.500 personel bintara pembina desa (babinsa) dari seluruh Indonesia, di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/7/2018).
Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono, dan Penjabat Gubernur Jabar Mochamad Iriawan.
Menurut Jokowi, persatuan menjadi modal penting bagi Indonesia sebagai negara majemuk dengan lebih dari 1.000 suku bangsa. Oleh sebab itu, isu-isu yang dapat mengancam persatuan harus dapat dicegah.
Jokowi menjelaskan, perkembangan teknologi membuat masyarakat dapat mengakses informasi dari mana saja dengan cepat. Kondisi ini menjadi tantangan bagi babinsa guna menangkal paham-paham radikalisme dan terorisme.
“Kemampuan teritorial perlu terus ditingkatkan. Begitu juga kemampuan melapor dengan cepat dan mengetahui detail potensi masalah di setiap rumah di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan babinsa memonitor isu-isu yang dapat meresahkan masyarakat. Babinsa diharapkan dapat menjelaskan dengan logika sehingga masyarakat tidak terpengaruh isu tanpa verifikasi.
Jokowi mencontohkan dirinya pernah dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia. "Padahal PKI itu dibubarkan 1965. Sementara saya lahir 1961. Artinya saya masih 4 tahun saat itu. Apa ada PKI balita? Logika seperti ini perju dijelaskan kepada masyarakat agar tidak menjadi isu meresahkan,” jelasnya.
Kesejahteraan
Saat mengunjungi sejumlah daerah di Indonesia, Jokowi mengaku mendapat masukan terkait peningkatan kesejahteraan anggota babinsa. Menurut dia hal itu cukup wajar karena babinsa menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan.
Jokowi menuturkan, per Juli 2018, pemerintah telah menaikkan tunjangan kinerja babinsa. Untuk tipe A, naik dari Rp 104.000 per bulan menjadi Rp 900.000 per bulan. Sementara tipe B, naik dari Rp 440.000 per bulan menjadi Rp menjadi Rp 1,2 juta per bulan.
“Saya ingin memastikan apakah kenaikan tunjunangan itu sudah diterima?,” ujar Jokowi. Kemudian secara serentak para babinsa menjawab “sudah”.
Jokowi juga meminta babinsa terlibat mewujudkan gagasan memanfaatkan dana desa untuk membangun infrastruktur. Sejak 2015, pemerintah telah mengucurkan Rp 187 triliun untuk dana desa.
“Jadi, kalau diajak bermusyawarah kepala desa dan masyarakat, tolong disampaikan rencana yang belum terakomodasi agar dapat diwujudkan untuk membantu kehidupan rakyat di desa,” ujarnya.
Netralitas
Memasuki tahun politik pada 2019, Jokowi meminta anggota TNI menjaga netralitas. Dengan begitu, TNI lebih mudah merangkul setiap elemen masyarakat sehingga dapat menghadirkan kondisi yang kondusif.
“Politik TNI adalah politik negara, bukan politik praktis. Kesetiaan kepada negara sesuai undang-undang. Jadi, TNI harus memastikan proses demokrasi berjalan lancar, aman, dan damai,” ujarnya.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berterima kasih kepada Jokowi karena memberikan pengarahan langsung kepada anggota babinsa. Dia mengatakan, anggota Babinsa di seluruh Indonesia berjumlah lebih dari 60.000 personel.
Hadi berharap, pengarahan dari Presiden menjadi motivasi bagi anggota Babinsa dalam bertugas. “Suatu kebanggaan bagi anggota Babinsa dapat bertatap muka langsung dengan Presiden,” ujarnya. Hadi juga menegaskan TNI bakal netral dan tidak terlibat politik praktis.
Editor:
Bagikan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.