Partai Politik Perlu Berkomitmen dalam Pemberantasan Korupsi

MELATI UNTUK KOMPAS

Suasana Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi bertajuk Mencari Partai Anti Korupsi, Rabu (25/7/2018), di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Keberlangsungan kepemimpinan Indonesia ditentukan oleh perwakilan partai politik yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, untuk membangun Indonesia yang bersih dari korupsi harus dimulai dari partai politik yang berkomitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi (MAK) Seri XXIV Mencari Partai Anti Korupsi, Rabu (25/7/2018), di Jakarta. Adapun, acara ini bertujuan untuk mengingatkan publik dan sekaligus menagih komitmen para parpol dalam melawan praktik korupsi.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, “Jangan sampai publik menilai parpol yang anti korupsi itu tidak ada, sehingga parpol harus terus membangun kepercayaan publik dengan mewujudkan komitmennya dalam pemberantasan anti korupsi.”

Wasekjen Bidang Internal dan Kesekretariatan Partai Nasdem Siar A Siagian menyampaikan, sejumlah upaya partainya dalam memberantas korupsi antara lain, mengadakan sekolah legislatif bagi seluruh calon dan mewajibkan kadernya untuk menandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan praktik korupsi. Selanjutnya, kebijakan tidak adanya potongan gaji bagi anggota legislatif untuk partai, sehingga harapannya para anggota legislatif dapat bekerja fokus dan maksimal, serta tidak memikirkan untuk mencari uang yang tidak halal.

Siar mengapresiasi acara yang digelar oleh Pemuda Muhammadiyah tersebut. “Saya mengusulkan agar MAK dapat melakukan roadshow ke parpol-parpol. Harapannya, semoga dari MAK ini, lahir kader-kader baru yang dapat menjadi penguat dalam legislatif,” kata Siar.

Sementara itu, Ketua Bidang Pemerintahan Daerah DPP Partai Gerindra Andy R Wijaya mengklaim, tidak ada perwakilan partainya di tingkat DPR RI yang korupsi. Namun, untuk ditingkat kota dan provinsi masih didapati anggotanya yang melakukan korupsi. Adapun, langkah mitigasi yang diupayakan oleh Gerindra terkait Pemilu 2019 cukup ketat dengan memprioritaskan kader internal yang diukur dari loyalitas dan kapasitas melalui tahapan pelatihan.

Ada pula alumni MAK yang memilih dunia politik, namun tak sedikti pula yang memilih menjadi penggerak gerakan antikorupsi di daerahnya. Dahnil menyayangkan, jika ada alumni MAK yang justru menjauhi parpol. Ia berharap, agar para alumni MAK dapat lebih banyak terlibat di internal parpol, sehingga dapat memperbaiki dan berupaya melawan antikorupsi dalam parpol.

Seperti, Putra Batubara seorang alumni MAK angkatan pertama yang memilih terjun di dunia politik. Kini, Putra menjabat sebagai Ketua Departemen Perkaderan DPP PAN. Putra menilai, keterlibatan secara internal di parpol akan lebih efektif dalam menyebarkan nilai-nilai yang diajarkan pada MAK.

Direktur Madrasah Anti Korupsi Virgo Sulianto Gohardi menyampaikan, budaya korupsi yang terjadi di kalangan pejabat publik menunjukkan rendahnya integritas dan nalar yang dimilikinya. Kendati demikian, lanjut Virgo, jantung kehidupan Indonesia ditentukan oleh partai politik yang mengisi jajaran kadernya tingkat legislatif dan eksekutif.

Para parpol yang bersih harapannya dapat menyumbang kader yang bersih pula. “Sehingga ke depan saat mereka di parlemen mereka bisa menyumbangkan calon yang bisa dibuktikan tidak melakukan perilaku-perilaku koruptif,” ucap Virgo.

Virgo berpesan, agar para alumni MAK yang sedang mencalonkan diri sebagai caleg agar mampu membawa nilai-nilai integritas dan budaya antikorupsi dalam kinerjanya. “Yang terpenting adalah berani untuk melawan kebijakan partai yang berlawanan dengan nilai-nilai antikorupsi,” pungkasnya.

(Melati Mewangi)