Kesadaran Warga Meningkat, Pilkada Papua Tahun 2018 Minim Konflik

KOMPAS/FABIO COSTA

Salah satu TPS dalam pelaksanaan Pilgub Papua di Kota Jayapura pada 27 Juni 2018.

JAYAPURA, KOMPAS - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan tujuh kabupaten di Papua tahun ini paling sukses sejak dilaksanakan pertama kali pada 2006. Tak ada konflik fatal antarwarga dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut pada tahun ini.

Hal ini disampaikan Ketua Panitia Khusus Pilkada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Thomas Sondegau, saat ditemui di Jayapura, Papua, Rabu (1/8/2018). Thomas mengatakan, Papua selama ini dinilai oleh pemerintah pusat dan sejumlah pihak paling rawan dalam pelaksanaan pilkada. Namun, lanjutnya, hal ini tidak terbukti dari fakta yang terjadi dalam Pilgub Papua dan pilkada di tujuh kabupaten.

"Faktor utama tak terjadi konflik dalam pilkada tahun ini karena meningkatnya kesadaran warga untuk menjaga perdamaian," kata Thomas.

Ia menuturkan, kinerja aparat kepolisian dan TNI bersama penyelenggara pemilu juga sangat baik dalam mensosialisasikan pilkada yang damai dan demokratis.

"Berkat peranan berbagai pihak, masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan kampanye hitam yang menggunakan isu suku, ras, agama, dan informasi bohong atau hoaks," tutur Thomas.

KOMPAS/FABIO COSTA

Ketua Pansus Pilkada DPRP Papua Thomas Sondegau

Thomas pun berharap masyarakat Papua tetap menjaga tren pemilu damai dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif tahun 2019.

Diketahui, dari data lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sebanyak 90 warga meninggal akibat konflik pilkada di Papua dalam rentang waktu 2011 hingga 2017.

Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, keberhasilan pihaknya dalam menyukseskan pilkada di Papua karena berhasil mengubah pola pikir masyarakat untuk mengutamakan sistem pemilihan yang sesuai prosedur.

"Kami bersama pemda dan tokoh masyarakat tanpa henti memberikan pembinaan bagi warga jelang pelaksanaan pilkada. Tujuannya agar warga mendapatkan pemimpin yang bermartabat dan sesuai hati nurani," tutur Boy.

Boy menambahkan, semua pasukan masih bersiaga untuk mengantisipasi pengumuman hasil sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami sudah memetakan sejumlah daerah yang akan terjadi aksi massa terkait hasil sengketa di MK. Daerah-daerah itu antara lain Biak Numfor, Jayawijaya, dan Deiyai," ujarnya.