Praperadilan Anggota DPRD Sumut Ditolak

DOKUMEN POLDA SUMUT

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Komisaris Besar Toga H Panjaitan (kedua dari kiri) menunjukkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Arseh Hasibuan (tengah) di Polda Sumut, Medan, Rabu (30/5/2018). Arseh tertangkap tangan menerima Rp 50 juta yang merupakan bagian dari Rp 250 juta yang diminta untuk pengurusan izin usaha perkebunan budidaya.

JAKARTA, KOMPAS-Praperadilan empat anggota DPRD Sumatera Utara gugur setelah Erintua Damanik, hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara tersebut, mengabulkan eksepsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (1/8/2018), di Jakarta, mengatakan, penolakan atas pengajuan praperadilan itu dibacakan dalam putusan sela kemarin. Praperadilan itu diajukan oleh Washington Pane, M Faisal, Syafrida Fitrie, dan Arifin Nainggolan.

Seusai putusan praperadilan ini, KPK mengingatkan agar para anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengesahan APBD dan pengajuan hak interpelasi pada masa Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho datang memenuhi panggilan. Ada sejumlah tersangka dari total 38 anggota DPRD Sumut yang sering beralasan saat dipanggil penyidik KPK.