JAKARTA, KOMPAS – Jawaban atau keterangan Komisi Pemilihan Umum di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dan Panitia Pengawas Pemilu atau Badan Pengawas Pemilu semestinya dioptimalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai sarana verifikasi fakta-fakta kecurangan pilkada. Mampu atau tidaknya KPU [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses