JAKARTA, KOMPAS - Meski pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pemilu 2019 akan ditutup 10 Agustus 2018, sejumlah partai politik, seperti Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera, belum juga menentukan arah koalisinya pada Pemilu 2019. Partai-partai itu masih menunggu masukan dan proses politik yang terjadi di internal ataupun eksternal partainya.
Partai Amanat Nasional (PAN) bahkan menunda pelaksanaan rapat kerja nasional yang semula akan digelar 6-7 Agustus 2018. Padahal, rakernas ini diagendakan untuk memutuskan arah koalisi PAN pada 2019.
Sekjen PAN Eddy Soeparno, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (5/8/2018), mengatakan, penundaan rakernas itu tidak terkait dengan lobi-lobi politik elite PAN ke partai politik lain untuk Pilpres 2019 yang belum tuntas. ”Penundaan lebih karena ada proses yang belum tuntas di internal partai,” ujarnya.
Proses yang dimaksud adalah belum tuntasnya rapat pleno setiap pengurus PAN di tingkat provinsi terkait arah koalisi pada 2019. ”Ada delapan DPW PAN di provinsi yang belum rapat pleno,” tutur Eddy.
Sikap dari setiap provinsi itu akan dibacakan dalam Rakernas PAN dan selanjutnya akan menjadi dasar PAN untuk mengambil keputusan. Sikap dari pengurus di setiap provinsi ini bisa mendukung Jokowi, bakal capres Gerindra Prabowo Subianto, atau menyerahkan mandat kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk menentukan arah koalisi. ”Kalau pandangan dari pengurus seragam lebih mudah mengambil keputusan. Kalau tidak, ya, harus voting. Namun, voting ini akan coba dihindari,” ujarnya.
Terkait lobi politik elite PAN untuk Pilpres 2019, Eddy mengatakan saat ini masih terus dalam proses. Itu artinya hingga kini PAN masih terbuka untuk bergabung ke kubu Jokowi, Prabowo, atau membentuk poros koalisi baru di luar kedua kubu itu. ”Dalam politik, segala sesuatu bisa terjadi,” ujarnya.
Majelis syuro
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hakim mengatakan, partainya masih menunggu keputusan Prabowo dan Partai Gerindra tentang cawapres yang akan diusung pada 2019.
Setelah keputusan itu keluar, Majelis Syuro PKS akan menggelar sidang untuk membahasnya. Saat ditanya langkah yang akan diambil jika sosok cawapres yang dipilih oleh Prabowo bukan kader PKS dan bukan pula yang telah direkomendasikan ulama, Hakim mengatakan keputusan ada di Majelis Syuro PKS. ”Saya tak bisa berandai-andai,” jawabnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, beberapa hari ini semua DPD Partai Demokrat diminta menggelar rapat koordinasi daerah untuk mengonsolidasikan arah suara kader partai di daerah.
”Kami ingin minta pendapat di daerah,” katanya sembari menambahkan, kelak sanksi akan diberikan jika ada kader yang memilih berbeda dari keputusan partai. (APA/E03/BOW)
