Kubu Djan Farid Ajak Romi Islah

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang diwakili Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siroj (dua dari kiri) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diwakili Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (dua dari kanan) mengangkat tangan bersama usai mengeluarkan pernyataan bersamanya di kantor PBNU, Jakarta, Jumat (23/3).Pernyataan bersama ini berisi antara lain, saling tolong menolong melalui sedekah dan derma serta menegakkan kebaikan. Muhammadiyah dan NU terus mengupayakan rekonsiliasi dan perdamaian kemanusiaan. Pertemuan ini dihadiri seluruh pengurus inti dan harian PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama. (Ilustrasi)

JAKARTA, KOMPAS – Upaya menuju islah atau perdamaian antara Pengurus Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta yang dulu dipimpin oleh Djan Farid dengan PPP kubu Romahurmuziy sedang dijajaki. Pelaksana tugas Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Humphrey Djemat menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj, Selasa (7/8/2018) di kantor PBNU untuk membicarakan rencana islah tersebut.

Dalam pertemuan itu, PPP hasil Muktamar Jakarta juga diwakili oleh Suharso Monoarfa. Humphrey dan Suharso meminta Said Aqil untuk menjadi jembatan atau mediator dilakukannya islah antara kedua kubu PPP tersebut. Islah diharapkan bisa dilakukan setelah musyawarah kerja nasional (Mukernas) PPP kubu Muktamar Jakarta dilakukan pada Oktober mendatang.

“Kami ini ibarat seorang anak yang sedang ada masalah, dan datang ke bapaknya untuk minta ditengahi oleh bapaknya. Kami datang ke Ketua Umum PBNU ini sudah tepat. Kalau nanti Tuhan memberikan kekuatan luar biasa dan kami bisa bersatu, ini akan menjadi langkah luar biasa, dan akan ada perubahan politik dengan upaya ini,” kata Suharso, yang juga mantan Wakil Ketum PPP.

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy (kiri) dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa menghadiri penutupan Workshop Nasional Anggota DPRD PPP 2018 di Jakarta, Selasa (15/5). Workshop tersebut untuk memberikan pembekalan bagi 1.200 anggota legislatif yang akan maju kembali menjadi calon legislatif. Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy (kiri) dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa menghadiri penutupan Workshop Nasional Anggota DPRD PPP 2018 di Jakarta, Selasa (15/5). Workshop tersebut untuk memberikan pembekalan bagi 1.200 anggota legislatif yang akan maju kembali menjadi calon legislatif.

Said Aqil menyambut baik upaya positif yang diupayakan oleh PPP kubu Djan Farid. Kini, setelah Djan Farid mengundurkan diri, Humphrey Djemat ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP hasil Muktamar Jakarta.

“Ini niat mulia dan agung. Al Quran mengajarkan, percuma hidup dalam organisasi masyarakat (ormas) dan berpolitik atau bernegara, kecuali hal itu dilakukan untuk tiga tujuan, yakni menghilangkan kemiskinan, membangun kebaikan, dan menyolidkan masyarakat. Saya pernah menjadi mediator perdamaian antara Sunni dan Syiah di Irak, masak sekarang tidak bisa membantu islah PPP,” kata Said.

Perpecahan di tubuh PPP pun dinilai akan merugikan umat Islam. Apalagi partai tersebut didirikan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama (NU), seperti Bisri Syansuri yang adalah salah satu pendiri NU, dan kakek Abdurrahman Wahid dari pihak ibu, serta Nyai Sholehah, ibu gus Dur. “Islahnya PPP akan memperkuat demokrasi dan persatuan kesatuan bangsa ini,” kata Said.

Humphrey mengatakan, kedatangannya menemui Kiai Said hanyalah awalan dari proses islah yang sedang diupayakan oleh pihaknya. Dalam waktu dekat atau paling lambat Oktober 2018, PPP hasil Muktamar Jakarta akan menggelar Mukernas yang mengundang pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia. “Para pengurus DPW akan dimintai pendapatnya satu per satu dalam Mukernas itu. Setelah itu akan ada kesempatan bagi kami mengadakan muktamar luar biasa dalam waktu enam bulan. Sebelum itu semua, niat islahnya dulu yang harus diterima dan diupayakan oleh kedua belah pihak,” katanya.

Sikap politik

Humphrey tak menampik anggapan bahwa upaya islah ini juga merupakan bagian dari upaya elemen partai dalam menghadapi perkembangan politik nasional. Mengenai kemungkinan dukungan kepada calon presiden tertentu dalam Pemilu 2019, Humphrey mengatakan hal itu akan mengalir dan bergantung pada upaya islah yang dilakukan kedua belah pihak.

“Soal sikap politik, kami belum berani bicara dulu. Namun, dinamika politik memang menuju ke arah sana (penentuan sikap), sehingga mau enggak mau sikap politik itu pada akhirnya harus diambil. Namun, ini kan upaya islah baru mau dimulai dengan meminta bantuan Kiai Said guna menghubungkan kedua belah pihak, sehingga kami lihat dulu suasana internal PPP,” ujarnya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz (kiri) bersama Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Humphrey Djemat berkunjung ke Redaksi Kompas di Jakarta, Jumat (11/12/2015).

Humphrey mengatakan pihaknya serius dalam melakukan islah. Tujuan utamanya ialah mewujudkan kembali persatuan PPP yang selama hampir tiga tahun kepengurusannya terbelah. “Yang mendasar ialah persatuan partai, sedangkan sikap politik itu akan berkembang nanti,” katanya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, pada prinsipnya pihaknya membuka diri terhadap islah. Bahkan, upaya islah itu sebenarnya telah berjalan sejak tahun 2016 ketika digelar Muktamar di Pondok Gede, April 2016.

“Saat itu ada 46 pengurus di bawah Pak Djan Faridz bergabung ke dalam kepengurusan PPP di bawah Romahurmuziy. Sejak saat itu proses islah terus meluas sampai ke tingkat daerah, dan puncaknya adalah pada saat pencalegan untuk Pemilu 2019, sekitar 2-3 bulan lalu. Banyak pengurus dan jajaran yang tadinya di bawah Djan Faridz menjadi caleg PPP, baik di tingkat pusat, maupun DPRD provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Arsul.

Arsul menilai proses islah pun tidak rumit, asalkan ada kemauan dari semua pihak untuk berdialog atau berdiskusi. “Prinsip saya, kalau Kiai Said bilang ke Mas Romy atau saya, untuk menampung kawan-kawan yang belum tertampung di PPP, ya kami pasti oke saja. Partai itu kan semakin banyak yang mau aktif akan semakin baik,” ujarnya.

Mengenai apakah nantinya pengurus kubu Humphrey akan diajak dalam koalisi yang mendukung pencalonan kembali Joko Widodo sebagai presiden, Arsul mengatakan, hal itu dimungkinkan. “Mau saya ajak masuk tim pemenangan Jokowi nanti,” katanya.