JAKARTA, KOMPAS - Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI merupakan alat negara untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, TNI-Polri seyogianya tetap berkonsentrasi melakukan tugas pokoknya sebagai bentuk kinerja pemerintah.
”Kita kembalikan pada tugas pokok TNI dan Polri,” kata pengamat politik dari Habibie Center, Indria Samego, Jumat (24/8/2018), di Jakarta. Ia merespons pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa TNI-Polri diminta menyosialisasikan capaian kinerja pemerintah. Hal ini disampaikan Jokowi kepada siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia serta peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri, Kamis lalu.
Indria mengatakan, tugas pokok TNI adalah terkait perang dan selain perang, seperti membantu penanganan bencana. Sementara tugas pokok Polri adalah menjamin keamanan masyarakat. ”TNI dan Polri itu berbeda dengan tim sukses,” kata Indria.
Kinerja pemerintah, tambahnya, secara tidak langsung dilihat oleh masyarakat dari kinerja elemen-elemen pemerintah, termasuk TNI dan Polri. Oleh karena itu, ketika TNI dan Polri melaksanakan tugasnya dengan profesional, maka saat itulah pemerintah dinilai berhasil.
Menurut Indria, secara politik wajar jika Presiden ingin menyosialisasikan kinerja pemerintahannya. Hal itu menjadi keunggulan petahana. ”Sebaiknya pernyataan-pernyataan ini dibuat lebih lunak karena dalam musim politik ini pasti dipolitisasi dan didramatisasi penantang,” kata Indria.
Kritik keras terhadap pernyataan Presiden datang dari para pegiat lembaga swadaya masyarakat. Koordinator Kontras Yati Andriyani mengatakan, segala upaya untuk menyeret TNI dan Polri ke dalam politik praktis harus dihentikan.
”Pernyataan Presiden itu berpotensi menggerus netralitas TNI dan Polri,” katanya.
Senada dengan Indria, Yati mengatakan, TNI dan Polri cukup menyampaikan kemajuan internal masing-masing dalam konteks melakukan tugas pokoknya menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Ia menggarisbawahi bahwa TNI bukan petugas humas atau penjaga kekuasaan petahana.
Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi agar TNI dan Polri menyosialisasikan pencapaian program kerja pemerintah bisa mengingatkan publik pada dwifungsi ABRI pada masa lalu. TNI dan Polri pada saat itu digunakan Soeharto di garda terdepan dalam upaya memenangi kontestasi politik dan menjaga stabilitas keamanan.