Partai Abaikan Pembangunan Sistem

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Menteri Sosial, Idrus Marham saat bersiap menjawab pertanyaan wartawan usai menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/8/2018). Idrus mundur dari jabatannya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi PLTU Riau-1.

JAKARTA, KOMPAS - Kasus hukum yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham kembali menunjukkan bahwa partai politik telah abai membangun sistem untuk melahirkan calon pemimpin yang berintegritas. Bagi Golkar, kasus itu membuat mereka mesti bekerja lebih keras untuk menjaga kepercayaan publik.

Peneliti Senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi, Sabtu (25/8/2018), di Jakarta mengatakan, partai merupakan salah satu sumber kepemimpinan publik di berbagai bidang. Oleh karena itu, penting bagi partai untuk menerapkan pengelolaan kekuasaan dengan benar di internal partai. Dengan cara ini, akan terbangun integritas kader hingga persoalan, seperti yang menimpa Idrus, dapat dicegah.

Kasus Idrus, menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Toto Sugiarto, juga rentan dimanfaatkan untuk menyerang partai itu. ”Jika Golkar tak mengantisipasinya, bisa berdampak buruk pada elektabilitas Golkar di 2019,” ujarnya.

Langkah Idrus yang segera mundur dari kabinet dan kepengurusan Golkar setelah menjadi tersangka kasus suap dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau I di Riau, menurut Toto, menjadi bagian dari langkah antisipasi tersebut. Langkah itu diduga akan diikuti upaya lain. ”Sebagai partai yang matang, Golkar pasti sudah punya strategi. Apalagi, jika melihat sejarah Golkar, partai itu selalu bisa tetap bertahan sekalipun diterpa ujian,” katanya.

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, sejumlah strategi disiapkan agar kasus korupsi yang melibatkan kader Golkar tidak menggerus kepercayaan publik terhadap partai itu.

”Kami, misalnya, harus lebih intens menjelaskan bahwa kasus korupsi yang melibatkan kader itu merupakan urusan pribadi yang tak ada kaitannya dengan institusi Golkar,” ujarnya.

Pascakasus korupsi yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, partai sebenarnya telah berkomitmen untuk memerangi korupsi sehingga lahir slogan Golkar bersih.

Komitmen ini ditunjukkan dengan penonaktifan kader yang tersangkut korupsi dari jabatan di partai. ”Sikap Idrus yang mundur dari kepengurusan partai jadi cermin pahamnya dia akan suasana di Golkar yang sedang berjuang mewujudkan Golkar bersih,” ujarnya. (APA/E21)