JAKARTA, KOMPAS – Koalisi tim pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno menolak penetapan daftar pemilih tetap yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum pada Rabu mendatang. Penolakan ini didasarkan pada temuan data bahwa ada sebanyak 25 juta pemilih ganda yang terdaftar.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Kamal, di Jakarta, Senin (3/9/2018), mengatakan, sejauh ini tim koalisi parpol menerima 137 juta daftar pemilih sementara. Namun, setelah dilakukan konfirmasi ulang, ditemukan ada 25 juta pemilih yang bahkan satu nama tercatat hingga sebelas kali.
“Tidak hanya itu, hingga hari ini menurut KPU, telah ada 185 juta daftar pemilih tetap. Maka kami meminta sebelum ditetapkan, sebaiknya diserahkan dahulu semua data DPS yang telah diperbaharui,” kata Mustafa.
Sebagai gambaran, totak suara sebanyak 25 juta sama besarnya dengan 18 persen suara pemilih pada Pemilihan Presiden 2019. Sementara untuk DPR, jumlah ini setara dengan 104 kursi DPR RI.
Sekjen Partai Gerakan Indonesia Raya, Ahmad Muzani, mengatakan, penolakan ini dilakukan sebab pihaknya ingin agar KPU dapat bekerja secara profesional. Dengan demikian, kepercayaan publik pun tidak sia-sia.
“Ini persoalan suara rakyat yang harus dijaga haknya. Kami tidak ingin kedaulatan dan kepercayaan rakyat hilang karena persoalan ini,” kata Ahmad.
Terkait tim koalisi sendiri, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan, susunan anggota dalam tim pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno telah selesai disusun. Adapun ketua tim pemenangannya adalah Djoko Santoso.
Sekjen Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno, mengatakan, tim koalisi pemenangan berprinsip bahwa kampanye pemilu serentak 2019 harus mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat. Kampanye pun akan dilakukan tanpa memasukkan unsur SARA.
“Kami akan melakukan pertarungan gagasan, ide, dan yang terpenting adalah memberikan solusi bagi permasalahan bangsa dalam kampanye nanti,” kata Eddy. (SHARON PATRICIA)