Gerindra Minta Penjelasan Demokrat

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri depan) didampingi putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono menerima kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah depan) di kediamannya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7/2018) malam. Pertemuan ini terkait wacana koalisi kedua partai itu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2019.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Gerindra akan meminta penjelasan Partai Demokrat terkait adanya polarisasi sikap politik di internal partai tersebut yang menyebabkan dukungan Demokrat ke bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terpecah. Sementara itu, pihak Joko Widodo-Ma’ruf Amin siap menampung kader dan kepala daerah asal Demokrat dalam struktur tim pemenangan.

Rabu (12/9/2018) ini, bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan sejumlah hal. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Jakarta, Minggu (11/9/2018), mengatakan, salah satu di antaranya adalah perihal dinamika internal di Demokrat saat ini.

”Pak Prabowo akan bertemu dengan Pak SBY membahas bagaimana (strategi) pemenangan Pak Prabowo, bagaimana Demokrat solid tidak,” kata Muzani.

Meski demikian, polarisasi dukungan politik di internal Demokrat itu tidak terlalu dipermasalahkan. Muzani mengatakan, dalam suatu partai politik selalu ada pembelahan sehingga tidak ada partai yang benar-benar bisa solid 100 persen mendukung satu pilihan. ”Bagi kami itu biasa dalam demokrasi, lumrah saja,” katanya.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, Gerindra masih meyakini Demokrat tetap konsisten sepenuh hati mendukung Prabowo. Oleh karena itu, Gerindra akan meminta klarifikasi secara langsung ke Demokrat. ”Nanti perlu dicek lagi, apakah (pemberian dispensasi) itu sudah keputusan partai? Sejauh ini kami masih optimistis Demokrat tidak bermain dua kaki,” katanya.

Seperti diketahui, sejumlah kader, fungsionaris, dan pengurus daerah Partai Demokrat akhir-akhir ini menyatakan mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf. Sementara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat sudah memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersama Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Beberapa di antaranya Gubernur Papua dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Papua Lukas Enembe, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar yang kini menjadi juru bicara tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang yang sudah memutuskan untuk mundur dari Demokrat.

Di luar itu, beberapa nama kepala daerah dari Demokrat juga disebut-sebut sudah menjalin komunikasi informal dengan tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf, seperti Gubernur Banten Wahidin Halim dan Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Soekarwo yang juga disebut-sebut tengah diajak berkomunikasi oleh tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf.

Sebelumnya, sejumlah pengurus Partai Demokrat mengatakan bahwa salah satu opsi itu adalah pemberian dispensasi terhadap beberapa pengurus daerah yang memilih mendukung Jokowi-Ma’ruf. Kelonggaran itu diberikan karena partai ingin mengamankan perolehan kursi saat pemilihan legislatif di beberapa daerah yang kebetulan merupakan basis suara Jokowi-Ma’ruf, seperti di Papua dan Sulawesi Utara.

Siap menampung

Kubu Jokowi-Ma’ruf menyambut baik dukungan dari sejumlah elite Partai Demokrat tersebut. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Arsul Sani mengatakan, para elite dan kepala daerah dari Partai Demokrat bisa diajak bergabung dalam tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf meskipun tidak dalam struktur inti TKN.

”Mereka yang mendukung tidak harus secara formal ada dalam struktur TKN karena setelah masa kampanye struktur TKN juga tidak bisa diubah,” katanya.

Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding mengatakan, kader, pengurus, dan kepala daerah dari Demokrat dapat ditempatkan dalam posisi Tim Kampanye Daerah (TKD). ”Beliau-beliau ini kami tempatkan di yang namanya pengarah teritorial, tugasnya memberi arahan penting yang umum untuk dilaksanakan tim kampanye,” katanya.

Ia mengatakan, pihak Jokowi-Ma’ruf tidak memaksa dan mendorong-orong para elite Demokrat untuk bergabung. ”Kalau ada kepala daerah yang bergabung dengan kami, itu lebih karena menilai bahwa prestasi Pak Jokowi bagus di daerah tersebut,” katanya.