JAKARTA, KOMPAS —Pemerintahan terpilih perlu mendapatkan legitimasi oleh masyarakat agar bisa menjalankan pemerintahan dengan optimal. Legitimasi tersebut bisa diwujudkan melalui pemilihan umum yang bersih dan jujur. Sebaliknya, pemilihan umum yang tidak berjalan sesuai kaidah demokrasi dapat menimbulkan instabilitas masyarakat.
Bakal calon presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Workshop Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Minggu (16/9/2018). Di hadapan sekitar 2.500 tamu undangan yang hadir, ia memberikan pembekalan lebih kurang selama 30 menit.
Menurut Prabowo, perjalanan suatu pemerintahan amat ditentukan dari keberhasilan pelaksanaan pemilu yang bersih. Sebab, melalui pemilihan umum (pemilu) yang bersih, pemerintah bisa mendapatkan legitimasi sepenuhnya dari masyarakat.
”Pemerintahan akan bisa berjalan kalau ada legitimasi. Artinya, rakyat mengakui. Rakyat harus mengakui bahwa pemerintahan itu adalah pemerintahan rakyat, bukan pemerintahan segelintir orang,” kata Prabowo.
Pemilu, lanjut Prabowo, merupakan salah satu representasi dari pelaksanaan demokrasi. Jika kaidah tersebut tidak dijalankan dengan benar, hal itu akan mengancam stabilitas dalam masyarakat.
”Kaidah-kaidah demokrasi terwujud (dari) pemilu yang bersih, adil, yang tidak akal-akalan. Manakala kaidah itu dilanggar, yang terjadi adalah ketidakstabilan. Akan terjadi guncangan-guncangan dalam masyarakat,” ungkapnya.
Prabowo yakin, pemilu yang bersih dan jujur akan menjadikan masyarakat yang berdaulat. Ia juga menekankan bahwa kedaulatan rakyat akan terwujud selama terjadi perdamaian. ”Perdamaian dalam negara sebesar kita hanya bisa terwujud kalau ada sistem demokrasi. Dari situ rakyat berdaulat,” lanjutnya.
Prabowo menyadari, demokrasi adalah satu-satunya sistem pemerintahan yang bisa membawa perdamaian dan kemakmuran. Menurut dia, tidak akan muncul suatu kemakmuran tanpa kedamaian.
”Saya ini besar sebagai prajurit, bidangnya perang. Tetapi, saya sadar bahwa perang memang harus kita hindari. Karena dalam keadaan perang, tidak mungkin bisa tercapai kemakmuran dan kesejahteraan,” katanya.
Kekuatan
Dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Suparno mengatakan, kekuatan PAN terletak pada calon anggota legislatif (caleg). Oleh karena itu, pembekalan akan diberikan untuk mempersiapkan mereka untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
”Jadi, ketika caleg-caleg PAN sudah bergerak ke bawah, perolehan suara PAN otomatis akan meningkat. Dan saya yakin kami tidak hanya bisa menembus ambang batas, tetapi juga bisa memperoleh target yang dicanangkan,” kata Eddy.
Selama ini, lanjutnya, PAN konsisten berada di urutan kelima setiap diselenggarakan pemilu pascareformasi. Namun, target pada pemilu tahun depan bukan terkait posisi, melainkan lebih pada perolehan kursi di DPR.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. PAN menargetkan perolehan suara dua digit. ”Jadi, kalau DPR itu 580 kursi, target kami lebih kurang 58 kursi. Artinya, 10 persen,” katanya.
Zulkifli juga menegaskan komitmen PAN untuk tidak mencalonkan caleg mantan koruptor meskipun Mahkamah Agung (MA) sudah memutuskan mereka bisa menggunakan hak politiknya. Beberapa caleg tipikor dari PAN juga akan dibersihkan.
”Kami sudah tanda tangan (perjanjian) dengan Bawaslu untuk tidak menerima caleg koruptor. Walaupun MA sudah mengambil keputusan, kami tetap tanda tangan pakta integritas,” ujar Zulkifli. (FAJAR RAMADHAN)