Tim Siber Polda Dioptimalkan Atasi Berita Bohong

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat (Sumbar), Badan Pengawas Pemilu Sumbar, dan Pimpin Partai Politik tingkat provinsi Sumbar berfoto bersama usai acara silaturahmi di Padang, Rabu (14/3). Dalam acara itu, mereka juga mendeklarasikan komitmen bersama untuk melawan segala bentuk Isu SARA, Hoaks, dan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Umum 2019 mendatang.

SURABAYA, KOMPAS - Kepolisian Daerah Jawa Timur  membentuk Tim Siber untuk pencegahan dan penanganan penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong. Pembentukan gugus tugas khusus tersebut diperlukan demi keamanan dan ketertiban Pemilihan Umum 2019.

Kepala Kepolisian Daerah  Jawa Timur  Inspektur Jenderal Luki Hermawan, usai  gelar apel pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2018, Rabu (19/9/2018), di Polda Jatim, Surabaya, menyatakan, penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong menjadi atensi Polri.

Kasus-kasus tersebut, tambah Luki,   perlu diantisipasi dan ditangani cepat dan tuntas. Jangan sampai ujaran kebencian dan berita bohong menimbulkan keresahan bahkan perpecahan. “Potensi berita bohong dan ujaran kebencian sudah muncul sehingga harus segera ditindak lanjuti dan dicegah agar tak berkembang,” ujarnya.

Tindak tegas

Menurut Luki, atensi Polda tentu melindungi masyarakat agar tidak diserang gelombang informasi bohong dan kebencian.  Tim Siber akan dimaksimalkan untuk menelisik, mencari, menangkap, dan mengusut tuntas penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Siapa pun yang terlibat kasus tersebut  akan ditindak tegas dan keras.

Terkait Operasi Mantap Brata Semeru 2018, Polda Jatim berencana melaksanakan  360 hari dan dimulai dalam waktu dekat. Jumlah personel yang dilibatkan hampir 44.000 orang dari Polri, TNI, dan aparatur pemerintah. Jumlah itu terdiri atas 2.500 anggota Polda Jatim, 24.500 anggota satuan wilayah Polda Jatim, dan 17.000 personel TNI dan aparatur pemerintahan.

Dalam rapat koordinasi  sebelumnya, Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya Mayor Jenderal Arif Rahman mengatakan, akan mengerahkan 2/3 kekuatan personel untuk membantu operasi itu. “Sinergi untuk memastikan keamanan merupakan perintah Panglima TNI,” ujarnya.

Sementara itu, di Solo, Jawa Tengah, kemarin, untuk kepentingan yang sama, sebanyak 670 personel polisi juga  diterjunkan. Sandi  operasi pengamanan itu  disebut Mantap Praja Candi 2018. ”Pengamanan  nanti kami  tambah sesuai kebutuhan,” ujar Kepala Kepolisian Resor Kota Solo Kombes Ribut Hari Wibowo seusai Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Candi 2018.

Menurut Ribut, saat ini sudah ada cyber troops (pasukan siber) yang akan memantau dan memonitor kegiatan-kegiatan  bersifat provokatif, SARA, mengganggu stabilitas kamtibmas di dunia maya. "Kami juga imbau  masyarakat  bersama-sama menjaga dan menahan diri agar  tak keluarkan pernyataan, mengunggah status dan pernyataan yang bisa memicu stabilitas,” katanya.

Hal  sama diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu Solo Budi Wahyono. Selain  mengawasi potensi kampanye hitam di media sosial, juga  indikasi ujaran kebohongan dan kebencian.

Adapun Polda  Bali juga menyiapkan personel pengamanan Pemilu 2019. Lebih dari 2.800 polisi  dilibatkan dalam operasi  terpusat, yang disebut Mantap Brata 2018. Operasi  digelar selama 397 hari, terhitung  Kamis  ini, hingga Oktober 2019.