Pemimpin yang Berani Dibutuhkan

Kompas

Warga menikmati aneka kartun antikorupsi yang dipamerkan di Balai Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (2/10/2018). Pameran berlangsung hingga 4 Oktober 2018. Pameran bertujuan untuk mengajak masyarakat menjauhi korupsi.

MALANG, KOMPAS — Pencegahan korupsi butuh sosok pemimpin yang berani menjauhi hal-hal yang mengarah pada korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi akan memberi dukungan penuh bagi pemerintah daerah yang ingin berubah menjadi lebih baik.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, Selasa (2/10/2018), di sela-sela acara pameran kartun antikorupsi di Balai Kota Malang, Jawa Timur, mengungkapkan, upaya pencegahan korupsi sangat ditentukan oleh gaya pemimpinnya.

”Pemimpin harus berani menerapkan zero tolerance terhadap hal-hal yang mendekati korupsi. Pemimpin diharapkan memegang pedang perubahan itu,” kata Saut.

Keberanian pemimpin daerah tersebut, menurut dia, tidak boleh dibiarkan sendirian. Ia harus mendapat dukungan masyarakat dan berbagai pihak. Sebab, biasanya saat pemimpin ingin berubah lebih baik, ia terkadang merasa tidak kuat karena tidak ada yang mendukung.

”KPK akan mem-backup pemerintah daerah yang mau berubah lebih baik. Hal ini bukan dilakukan di Kota Malang saja, melainkan juga di daerah lain. Semua pihak saya rasa akan mendukung. Ada banyak orang baik di negeri ini,” katanya.

Bentuk dukungan KPK tersebut, ujar Saut, bisa bermacam-macam, dari pendampingan hingga perlindungan.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang

”Kami dampingi hingga proses selesai dan akhirnya mereka tidak terlibat korupsi,” ucapnya.

Saut juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak pada nota kesepahaman (MOU) pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah dengan KPK.

”Jangan anggap pemerintah daerah yang sudah buat MOU atau pakta integritas dengan KPK tidak bisa ditindak. Buktinya, daerah yang selama ini terkena kasus rata-rata sudah membuat pakta integritas. Artinya, pemda jangan terbuai dengan pakta integritas itu dan merasa aman melakukan korupsi. Tidak bisa seperti itu. Siapa pun yang melakukan korupsi pasti akan ditindak,” kata Saut.

Apresiasi

Wali Kota Malang Sutiaji mengapresiasi pameran kartun antikorupsi tersebut. Ia mempersilakan masyarakat untuk mengkritik dan mengingatkannya secara langsung ataupun melalui kartun.

”Kritiklah kami semua sebelum kami terjerumus pada sesuatu yang tidak diinginkan,” katanya.

Sutiaji mengatakan, ada beberapa hal penting terkait komitmen antikorupsi dalam lingkup Pemerintah Kota Malang, di antaranya akan dihidupkan budaya pengawasan oleh masyarakat (nantinya ada e-planning dan e-budgeting).

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Suasana Balai Kota Malang dilihat dari Alun-alun Bunder Taman Tugu.

Pameran kartun antikorupsi itu diselenggarakan oleh beberapa elemen masyarakat, seperti Malang Corruption Watch dan kartunis Kota Malang. Selain diskusi, pameran kartun antikorupsi tersebut juga diisi dengan orasi budaya dari Guru Besar Sastra Universitas Negeri Malang Djoko Saryono. Pameran berlangsung dari Selasa hingga Kamis (4/10).

”Korupsi itu semacam virus rubela yang mewabah dan menyebar dengan cepat. Itu sebabnya, butuh penanganan dengan cepat pula agar tidak terus menyebar ke mana-mana. Artinya, saat ada korupsi harus segera ditindak agar tidak dianggap wajar dan diikuti oleh lainnya,” kata Sutiaji.