Misi Sosial Jangan Ada Unsur Politik Uang

DHANANG DAVID UNTUK KOMPAS

Baliho Satu Dasawarsa Bawaslu yang terpasang di Kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (8/4)

JAKARTA, KOMPAS - Badan Pengawas Pemilu mengingatkan para peserta Pemilu 2019 agar tidak memanfaatkan misi dan aktivitas sosial berkait penanganan gempa dan tsunami Sulawesi Tengah dengan unsur politik uang. Bawaslu meminta para peserta Pemilu 2019, baik calon anggota legislatif, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, dan calon presiden tetap mematuhi regulasi kampanye.

“Kami tak bisa menghalangi misi kemanusiaan di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, yang masih menjadi daerah tanggap darurat hingga 11 Oktober 2018. Peringatan kami, jangan sampai ada unsur politik uang dalam misi ini,” kata Ketua Bawaslu Abhan dalam sosialisasi pengaturan kampanye Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu (3/10/2018).

Acara ini dihadiri oleh Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno, Djoko Santoso dan Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo – KH Ma\'ruf Amin, Irfan Pulungan. Hadir pula para perwakilan dari partai politik.

Abhan menjelaskan, pemberian bantuan berupa barang bagi korban bencana gempa dan tsunami Sulteng tetap diperbolehkan sepanjang tidak mencantumkan atribut partai politik. Hal ini diharapkan agar para peserta Pemilu 2019 yang tergerak membantu korban gempa dan tsunami Sulteng lebih fokus pada misi sosial mereka.

KOMPAS/LUKAS ADI PRASETYA

KM Lambelu, kapal Pelni, bersandar di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kaltim, Minggu (30/9/2019). Selain mengangkut penumpang yang menuju Palu, Sulteng, juga diangkut bantuan logistik dari berbagai pihak, untuk korban gempa dan tsunami di sana.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan juga mengingatkan hal senada. Ia mengimbau, para peserta pemilu tidak menjadikan kawasan bencana sebagai komoditas politik.

“Atribut partai jelas tidak boleh dipasang pada bantuan yang diberikan. Namun, mobil parpol yang memang diperuntukkan untuk kegiatan sosial, misalnya mobil jenazah atau mobil ambulans, dapat tetap digunakan,” kata Wahyu.

Ditangkap

Berkait produksi dan penyebaran berita bohong (hoaks) berkait gempa dan tsunami Sulteng, Polri tidak akan memberi toleransi terhadap para pelakunya. Polisi telah menangkap empat penyebar hoaks menggunakan 14 akun media sosial.

Pasca gempa dan tsunami di Palu dan sekitarnya, 28 September lalu, Polri mengidentifikasi sirkulasi berita bohong terkait bencana alam susulan di sejumlah wilayah. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto memastikan, tim penyidik telah mengamankan empat tersangka di Lombok Timur (NTB), Batam (Kepri), Sidoarjo (Jatim), dan Manado (Sulut).

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para korban gempa dan tsunami menjalani perawatan di bawah pohon di depan gedung RSUD Undata, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (2/10/2018). Pascagempa dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9), banyak pasien di RSUD Undata mengalami trauma dan membuat mereka memilih dirawat di luar gedung rumah sakit.

Secara terpisah, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi berharap masyarakat bijak mengakses informasi.

“Kami mengimbau masyarakat agar hanya mengakses informasi dari otoritas yang memiliki kewenangan untuk memberikan informasi” kata Djoko. (Sharon Patricia)