Jakarta, Kompas-Dewan Perwakilan Daerah dan Kementerian Dalam Negeri akan merancang peraturan untuk mengatur secara teknis koordinasi pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah sesuai kewenangan baru DPD yang diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses