Keterkaitan Kepentingan Pemerintah dan Aspirasi Masyarakat Jadi Kunci
Oleh
Antony Lee
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah perlu menjaga keterkaitan antara apa yang dianggap penting oleh pemerintah dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jika kesenjangan di antara kedua hal itu semakin jauh, maka akan menjadi salah satu faktor yang bisa menganggu elektabilitas petahana, dalam hal ini Presiden Joko Widodo yang akan kembali maju di Pemilihan Presiden 2019.
Hasil survei Litbang Kompas pada 24 September-5 Oktober 2018 menunjukkan, apresiasi terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla turun dari 72,2 persen pada April lalu menjadi saat ini ada di angka 65,3 persen. Angka itu itu setara dengan hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2015 (tiga bulan pemerintahan Jokowi-Kalla) yang ada di angka 65,1 persen atau saat dua tahun pemerintahan Jokowi-Kalla pada Oktober 2016 yang ada di angka 65,9 persen.
Penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan, terutama di bidang hukum dan kesejahteraan sosial.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor dihubungi dari Jakarta, Senin (22/10/2018), menuturkan, saat ini publik di tanah air belum terlalu bisa diyakinkan oleh pernyataan Presiden maupun dari tindakan para “pembantu” Presiden. Apalagi, ada sejumlah kebijakan yang ditengarai kurang disenangi oleh masyarakat, seperti naiknya nilai tukar dollar AS terhadap rupiah. Jika tidak direspons dengan baik, bisa menjadi salah satu dari sekian banyak faktor yang bisa mempengaruhi preferensi pemilih di Pemilu 2019, dimana Presiden Jokowi menjadi salah satu kandidat.
“Harus ada kaitan antara kepentingan pemerintah dan aspirasi masyarakat. Ini harus dijaga, agar jangan apa yang dianggap penting oleh pemerintah, tetapi bagi masyarakat tidak terlalu penting. Kalau kesenjangan itu semakin menjauh, tentu akan menjadi situasi yang membuat elektabilitas petahana menjadi terganggu,” kata Firman.
Menurut Firman, petahana harus menganggap serius hal itu karena beberapa survei menunjukkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bukan sosok yang bisa diabaikan di Pemilihan Presiden 2019 . Oleh sebagian kalangan, pasangan ini dianggap bisa menyelesaikan persoalan yang belum bisa diselesaikan oleh petahana.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana menuturkan, kinerja secara logis memang berdampingan dengan tingkat keterpilihan kandidat. Jika publik menganggap kinerjanya baik, maka publik akan semakin suka dan cenderung memilihnya. Namun, dia juga mengingatkan, ada variabel-variabel lain yang bisa menentukan prefrensi pemilih selain tingkat kepuasan terhadap kinerja.
Sementara itu, dari sisi tingkat kepuasan kinerja, dia menilai masyarakat cenderung akan menganggap penting kinerja di bidang ekonomi yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti harga kebutuhan pokok.
Aditya juga menyampaikan, petahana akan cenderung berusaha menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan, lalu konsistensinya. Namun, hal ini juga akan menghadapi tantangan karena penantang akan berusaha mengkritisinya di ruang publik. Maka itu, menjadi tantangan petahana untuk bisa mengomunikasikan kinerjanya agar bisa ditangkap publik.