Tokoh Agama Perlu Kawal Pemilu Damai di Media Sosial

Kompas/Heru Sri Kumoro

Kaos sebagai sarana kampanye antihoaks atau berita bohong dikenakan jajaran pejabat Polda Metro Jaya saat mendeklarasikan gerakan antihoaks di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (12/3/2018). Deklarasi ini sebagai upaya dan komitmen kepolisian agar masyarakat terbebas dari berita bohong yang dinilai bisa memecah persatuan bangsa.

JAKARTA, KOMPAS - Tokoh agama diharapkan menyerukan pemilu damai tidak hanya di mimbar keagamaan, tetapi juga melalui media sosial. Sebab, arus ujaran kebencian dan hoaks sangat cepat menyebar di media sosial.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi mengatakan, tokoh agama bisa merespons cepat konten di media sosial yang berpotensi memecah belah umat pada masa pemilu. ”Tokoh agama bisa menjadi subyek dalam literasi media. Konten media sosial yang disebarkan diharapkan bisa mendinginkan suasana ketika ada tanda-tanda kericuhan di media sosial,” ujar Masduki, Minggu (21/10/2018).

Ia mengatakan, pemuka agama memiliki peran penting dalam menyerukan pemilu damai. Pengaruh tokoh agama terhadap masyarakat perlu ditingkatkan karena perbedaan pilihan politik kerap membuat masyarakat terpecah. Masduki mengajak para pemuka agama untuk bersama-sama mengingatkan masyarakat bahwa kerukunan umat adalah yang utama.

Bagi tokoh agama yang memiliki tim kreatif media sosial, hal itu bisa dimanfaatkan untuk merespons ujaran kebencian dan hoaks yang beredar di masyarakat. Itu merupakan salah satu cara untuk menjangkau masyarakat lebih luas dan penting untuk memasifkan pesan damai keagamaan di tempat ibadah.

Pemaknaan positif

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dalam kegiatan Gerak Jalan Kerukunan dan Deklarasi Damai Indonesiaku di Jakarta pada Minggu pagi mengatakan, pemilu merupakan momentum untuk memaknai perbedaan dengan positif.

Perbedaan pilihan politik, agama, ras, dan golongan merupakan keniscayaan dalam hidup bernegara. Sebagai umat beragama, ia mengajak masyarakat untuk menjalankan nilai-nilai agama dalam menghadapi perbedaan itu.

”Mari menjalankan pemilihan umum dengan damai. Keragaman yang muncul antarpartai, caleg, dan capres hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yakni agar negara bangsa ini semakin berkualitas. Kita berkompetisi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa,” katanya.

Ketua Umum Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia Suhadi Sendjaja mengatakan, politikus yang beradu gagasan di Pemilu 2019 diharapkan tak melakukan perbuatan yang bisa memecah belah kerukunan umat, termasuk di media sosial. Hal tersebut berisiko menimbulkan keributan di akar rumput.

”Semua harus berkomitmen untuk mengarusutamakan moderasi. Ajaran agama kita jadikan dasar untuk menjadi masyarakat yang lebih baik,” ujar Suhadi.

Ketua KPU Arief Budiman, Sabtu (20/10), di Yogyakarta tak memungkiri, masih banyak kabar bohong terkait politik di media sosial. Sementara pemilu mendatang juga bakal berhubungan erat dengan teknologi informasi mengingat jumlah anak milenial pengguna aktif media sosial makin banyak.

(Sucipto)