Menteri PANRB Syafruddin dalam jumpa pers di Kantor Kementerian PANRB, Senin (22/10/18).
JAKARTA, KOMPAS - Pelayanan publik yang masih sering menjadi persoalan di Indonesia mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan perbaikan. The International Public Service Forum Tahun 2018 adalah sebuah wadah bagi penyedia dengan pengguna pelayanan publik untuk berinteraksi dalam mencapai layanan terbaik.
Adanya acara IPS Forum 2018, Menteri PANRB Syafruddin berharap, permasalahan pelayanan publik dapat diatasi dengan inovasi-inovasi baru yang muncul. Seperti yang sampai saat ini terjadi, yaitu banyaknya keluhan pelayanan publik mengenai layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Saya mengakui pelayanan publik belum sempurna. Tapi kalo kita pesimis terus, nanti kita mati semua,jadi hidup itu harus optimis," kata Syafruddin dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (22/10/2018).
Menurutnya, persoalan BPJS yang selama ini menjadi sorotan, tetap akan ditampilkan dalam Forum IPS 2018 tersebut. Hal ini menjadi kesempatan untuk bisa memperbaiki pelayanan BPJS yang banyak mengalami kendala. Baik dari segi sistem birokrasi dan pelayanannya.
IPS Forum 2018 merupakan forum internasional mengenai pelayanan publik yang digagas dan diselenggarakan Kementerian PANRB. IPS Forum 2018 yang akan diselenggarakan pada 7-8 November 2018 di Jakarta Convention Center (JCC) tersebut mengambil tema “Expanding and Improving Public Services Delivery Through Collaborative Action”.
”Forum ini dijadikan wahana pembelajaran interaktif antarnegara dan intranegara dalam pelaksanaan reformasi, birokrasi dan inovasi pelayanan publik,” ujarnya.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menambahkan, bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam IPS Forum 2018 meliputi forum diskusi atau workshop dengan bahasan isu-isu di bidang pelayanan publik, market place inovasi pelayanan publik, pameran pelayanan publik, dan penyerahan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018.
Inovasi pelayanan publik ini, dilakukan oleh berbagai satuan kerja seperti oleh kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah. Wujud nyata dari inovasi tersebut adalah Mal Pelayanan Publik.
"Sudah ada delapan yang menjadi percontohan di seluruh Indonesia, seperti di Batam, Surabaya, Jakarta, dan sehagainya. Ini akan kita genjot tahun depan bisa bertambah menjadi 50 mal pelayanan publik di kabupaten maupun kota," jelas Syafruddin dengan yakin.
Mall Pelayanan Publik yang dipusatkan sekiranya mempermudah kepengurusan layanan terhadap masyarakat yang selama ini kurang efisien. Masyarakat harus pergi ke tempat yang berbeda-beda untuk mengurus keperluan sehari-sehari.
"Kami akan menjamin kemudahan dan kecepatan. Cukup datang ke satu tempat, pembuatan KTP, Paspor, bayar listrik, kredit di bank, bahkan pelayanan pernikahan bisa dilakukan. Makanya dibikin mal," papar Syafruddin.
Adapun, tujuan Forum IPS 2018 dapat memberikan inspirasi kepada dunia agar inovasi-inovasi pelayanan di Indonesia bisa dikenal, meningkatkan kerjasama antar negara, juga kepedulian terhadap masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. (FRANSISCA NATALIA)
