SUMEDANG, KOMPAS - Pamong praja diharapkan terus menggelorakan perbedaan di Indonesia menjadi kekuatan bangsa. Semuanya bakal menjadi modal besar bagi pamong praja saat bersama-sama masyarakat menghadapi beragam tantangan berat di masa depan.
"Janganlah perbedaan melemahkan kita sebagai bangsa. Perbedaan harus menjadi kekuatan," ujar Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat melantik 1.994 Muda Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXIX Tahun 2018 di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018). Hadir dalam kesempatan itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Pelaksana tugas (Plt) Rektor IPDN Ermaya Suradinata.
Kalla mengatakan, para muda praja tak hanya akan belajar tentang sistem pemerintahan selama empat tahun ke depan. Mereka juga akan digembeleng mengorganisir masyarakat yang majemuk. Hal itu, ujar Kalla, akan membuat mereka teruji menjalankan tugas di era otonomi daerah dalam semangat negara kesatuan republik Indonesia.
"Otonomi daerah tanpa dijiwai semangat NKRI akan terpecah belah. Oleh karena itu penting sekali menjaga persatuan dan kesatuan," kata Kalla.
Itu sebabnya, kata Kalla, setelah lulus dari IPDN, praja tidak akan langsung ditempatkan di daerah asal. Mereka akan berada di daerah lain untuk semakin mengenal seluk beluk Indonesia dengan semangat bhineka tunggal ika-nya.
“Kalian merupakan kader terbaik. Kalian ujung tombak yang nantinya yang akan berhadapan langsung melayani kebutuhan masyarakat," ucap Kalla.
Mendagri Tjahjo Kumolo yakin, penempatan di daerah bukan asal praja berpotensi besar memupuk semangat cinta tanah air dan toleransi. Mereka akan mengetahui banyak sikap dan keunikan masyarakat berbagai daerah saat menjalankan tugasnya.
"Dari Jabar, misalnya, bisa ditempatkan di daerah perbatasan negara seperti Sulawesi Utara atau Papua. Saat ini, ada sekitar 178 kecamatan di kawasan perbatasan. Harapannya, nanti saat bertugas, cara pandang praja tidak lagi bersifat kedaerahan semata," kata Tjahjo.
Disiplin
Selain itu, Kalla juga berpesan agar muda praja selalu menekankan sikap disiplin dalam beragam aspek. Hal itu sangat diperlukan guna menghadapi beragam perubahan baik teknologi, keinginan dan kebutuhan masyarakat.
Sikap disiplin, kata dia, akan berguna saat praja berkarya kelak. Ia mencontohkan disiplin saat mengelola keuangan negara. Saat ini, di tengah era otonomi daerah, anggaran negara banyak tersalurkan ke daerah, karena tak lagi sentralistik, dan semuanya harus dikelola dengan baik dan benar.
"Bukan dalam kegiatan pendidikan saja, sikap itu harus diartikan sebagai sikap selalu dekat dengan rakyat, memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat, hingga mengelola keuangan dengan baik," kata Kalla.
Tjahjo mengatakan, tindakan melanggar hukum juga harus dihindari sejak muda praja. Perbuatan semacam itu akan mendapat sanksi keras berupa pemberhentian dengan tidak dengan hormat. Tidak hanya itu, mereka juga harus melawan saat terjadi pelanggaran hukum di sekitarnya.
"Sebagai orang baik dan terpilih, praja tidak boleh diam. Praja harus siap melawan orang anti-Pancasila, menyalahgunakan narkoba, hingga berbuat korupsi," kata Tjahjo.
Plt Rektor IPDN Ermaya Suradinata mengatakan, muda praja yang dilantik kali ini adalah hasil seleksi tahun 2018. Total pendaftar seluruh Indonesia yang mendaftar melalui sistem daring sebanyak 44.485 orang. Sebanyak 39.050 orang diantaranya memenuhi syarat pendaftaran awal.
"Dari jumlah itu kemudian tersaring lagi dalam beberapa tahap. Hingga seleksi akhir jumlahnya 1.994 orang," ucap Ermaya.