JAKARTA,KOMPAS – Partai Demokrat akan mengambil langkah hukum jika masih ada pihak-pihak yang menuding Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Demokrat ikut menerima aliran dana dalam kasus korupsi Bank Century.
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan hal itu saat sesi penutupan acara pembekalan calon anggota DPR dari Partai Demokrat, di Jakarta, Minggu (11/11).
Dia menyampaikan hal tersebut setelah memaparkan hasil investigasi Demokrat terhadap pemberitaan oleh media asing, Asia Sentinel, 11 September 2018, berjudul “Indonesia’s SBY Government : Vast Criminal Conspiracy” atau “Pemerintahan Indonesia era SBY : Konspirasi Kejahatan Terbesar”.
Investigasi dilakukan oleh tim yang dipimpin Hinca di tiga negara yaitu Hongkong, Amerika Serikat, dan Mauritius.
Hasil investigasi disebutkannya, telah menemukan fakta bahwa berita yang di antaranya menyebutkan Yudhoyono dan Demokrat ikut menerima aliran dana Bank Century adalah fitnah.
“Kasus perkara perdata yang menjadi rujukan dari berita di Asia Sentinel, sama sekali tidak menyebut nama SBY ataupun Partai Demokrat sebagai pihak yang berperkara. Oleh karena itu, pemberitaan Asia Sentinel adalah fitnah,” tegasnya.
Susilo Bambang Yudhoyono yang menutup acara pembekalan itu mengatakan selama hampir sepuluh tahun menahan emosi karena dirinya, keluarganya, dan Demokrat, terus-menerus dituding ikut menerima aliran dana dalam kasus korupsi Bank Century. Namun kini sudah tiba saatnya untuk berjuang menegakkan kebenaran.
“Bahwa sama sekali tidak benar ada aliran dana Bank Century satu rupiah pun secara ilegal kepada SBY dan Demokrat,” katanya.
Oleh karena berita itu fitnah, dia bersama Demokrat serius menanggapi berita Asia Sentinel tersebut.
“Kalau dibiarkan akan merusak dan menghancurkan nama baik saya dan Partai Demokrat selamanya. Apalagi fitnah besar itu diberitakan di tahun politik dan tahun pemilu,” tambahnya.
Selain itu, Yudhoyono juga membantah tuduhan sejumlah kalangan bahwa dirinya dan Demokrat terlibat dalam kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang yang terjadi saat pemerintahannya.
“Kalau kemudian proyek terhenti, memang waktu itu ada masalah hukum tetapi saya mendengar dari aparat penegak hukum, masalah itu sudah selesai. Jadi tidak dilanjutkannya pembangunan Hambalang menjadi hak dan kewenangan pemerintahan Jokowi. Jangan dikait-kaitkan dengan Demokrat dan SBY,” katanya.