Bidang kesejahteraan sosial selalu dianggap paling menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Kinerja sejumlah layanan publik pun menjadi tumpuan.
Hasil survei enam bulanan Kompas selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menunjukkan fluktuasi tingkat kepuasan umum publik terhadap kinerja bidang kesejahteraan sosial. Meski fluktuatif, kepuasan publik berangsur meningkat. Pada April 2018, kepuasan mencapai titik tertinggi dengan 74,1 persen.
Namun, pencapaian tersebut merosot ke titik 64,8 persen pada Oktober 2018. Perolehan ini bahkan tidak jauh berbeda dengan kepuasan di awal masa pemerintahan, Januari 2015, yaitu 61,1 persen. Bahkan, dibandingkan dengan enam bulan lalu, pada Oktober 2018 kepuasan kinerja bidang kesejahteraan sosial menurun di semua aspek.
Kepuasan masyarakat di aspek kemiskinan turun 6,7 persen. Disusul berturut-turut pencemaran lingkungan (6,5 persen), pendidikan (1,4 persen), melaksanakan wajib belajar 12 tahun (9,2 persen), dan pengembangan budaya gotong royong (2,8 persen). Pelayanan kesehatan mengalami penurunan paling tinggi di antara aspek lain, yaitu turun hingga 9,3 persen.
Dinamika
Sejak evaluasi pada awal masa pemerintahan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap program menghapus kemiskinan selalu rendah. Di setiap periode survei, tingkat kepuasan bidang ini selalu paling rendah dibandingkan dengan aspek lain.
Angka kepuasan hanya pernah satu kali melebihi separuh responden pada Oktober 2017. Rata-rata kepuasan selama sembilan kali survei hanya 40 persen.
Sementara itu, pencegahan pencemaran lingkungan masih lebih baik dari penanganan kemiskinan. Di bidang ini, skor tertinggi tercetak pada April 2018 dengan 66,2 persen. Sementara pencapaian terakhir hanya 59,73 persen, tidak jauh berbeda dengan masa awal pemerintahan.
Untungnya, kerja-kerja bidang peningkatan kualitas pendidikan dan wajib belajar 12 tahun dapat diandalkan. Tingkat kepuasan dua bidang ini selalu di atas 70 persen. Namun, penilaian evaluasi terhadap pelaksanaan wajib belajar 12 tahun justru menurun hingga 9,2 persen, Oktober 2018.
Pengembangan budaya gotong royong menjadi indikator positif dengan pencapaian terbaik sepanjang masa. Aspek ini mencapai skor tertinggi pada April 2015 dengan 84 persen.
Tingkat kepuasan bahkan tidak pernah di bawah 75 persen. Sayangnya, sama halnya dengan aspek lain, pengembangan budaya gotong royong juga menurun.
Terakhir, pelayanan kesehatan masyarakat menjadi aspek paling merosot. Kepuasan masyarakat di aspek ini cukup rendah dibandingkan dengan empat tahun terakhir, yaitu 67,9 persen. Skor ini merosot dari April lalu yang sempat mencapai 77,2 persen.
Survei ini juga menunjukkan sejumlah persoalan yang mendesak untuk segera diselesaikan pemerintah. Sepertiga responden menyatakan, mengatasi kemiskinan dan memperbaiki pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan BPJS Kesehatan, sebagai masalah yang harus segera diatasi pemerintah.
Pilihan politik
Penurunan kepuasan publik di seluruh aspek ini tidak lepas dari pilihan politik responden untuk Pemilihan Presiden 2019. Hasil survei Oktober 2018 itu menunjukkan para pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan tingkat kepuasan yang lebih rendah dibandingkan dengan penilaian oleh pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Mayoritas pendukung Jokowi-Ma’ruf menyatakan puas terhadap kinerja umum bidang kesejahteraan sosial. Sementara responden pendukung Prabowo-Sandi hanya 43,3 persen yang merasa puas.
Di antara keenam aspek, kepuasan yang dirasakan oleh pendukung Prabowo-Sandi tidak pernah lebih dari 60 persen. Sementara di kubu pendukung Jokowi-Ma’ruf menembus 87,2 persen, yaitu di bidang pengembangan budaya gotong royong.
Di bidang penanganan kemiskinan pun hanya 23,2 persen responden pendukung Prabowo-Sandi yang menyatakan puas. Hal ini sejalan dengan kampanye kubu pasangan calon nomor urut 02 ini yang menekankan soal perbaikan ekonomi.
Sebaliknya, di kubu Jokowi-Ma’ruf, kepuasan dinyatakan separuh lebih responden. Demikian juga bidang kesehatan, kepuasan lebih dirasakan mayoritas pendukung pasangan nomor urut 01. Adapun pendukung pasangan nomor urut 02 yang mengapresiasi sejumlah 59,7 persen.
Kesehatan
Terlepas dari pilihan politik, responden juga menyoroti layanan kesehatan sebagai aspek yang kinerjanya paling merosot. Hasil jajak pendapat yang khusus merekam penilaian masyarakat perkotaan menyatakan ketersediaan alat kesehatan dan obat menjadi layanan yang paling mengalami kemunduran (21,7 persen). Disusul ketersediaan dokter dan tenaga ahli (13,7 persen) serta layanan di rumah sakit (10,9 persen).
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang pada 1 November 2018 melindungi 205 juta jiwa penduduk Indonesia masih membutuhkan peningkatan kualitas terus-menerus.
Di tengah wacana efisiensi BPJS Kesehatan, publik juga merasakan pelayanan yang belum optimal karena masih ada 33,8 persen publik pernah dipersulit dalam mengurus rujukan di fasilitas kesehatan tingkat satu.
Bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada hari ini, upaya pemerintah dalam membenahi JKN menuai apresiasi, tetapi sekaligus juga kritik. (Litbang Kompas/Arita Nugraheni)