Kasus Nuril Maknun, Presiden Diminta Berikan Amnesti

KOMPAS/ SHARON PATRICIA

Direktur Eksekutif Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju (kedua dari kanan), menyampaikan, Presiden Joko Widodo harus segera memberikan amnesti bagi Nuril.

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo diharapkan tetap memberikan amnesti kepada Baiq Nuril Maknun, mantan tenaga honorer di SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sebab, Baiq Nuril adalah korban pelecehan seksual yang dikriminalkan. Amnesti juga langkah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum Indonesia.

Direktur Eksekutif Institut for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahyu, Selasa (20/11/2018) di Jakarta menjelaskan, pemberian amnesti dari Presiden adalah langkah terbaik dari Presiden untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum. Sebab, semua orang mengetahui bahwa perkara ini penuh rekayasa, bahkan tak layak untuk diadili di pengadilan. Tak ada bukti rekaman asli.

Amnesti adalah langkah yang perlu diambil, bukan grasi. Sebab, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi menyebutkan grasi hanya bisa dilakukan untuk terpidana dengan hukuman minimal 2 tahun penjara. Hukuman yang dijatuhkan Mahkamah Agung dalam kasasi Nuril adalah enam bulan penjara.

Jika mengajukan grasi, kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jakarta Siti Mazuma, kami mendorong Ibu Nuril melakukan kesalahan yang tidak dilakukannya. “Dia adalah korban,” ujar Zuma.

Adapun amnesti diatur dalam UU 11/1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Presiden dapat memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR, sesuai UUD 1945 pasal 14 ayat 2. Namun, tambah Anggara, pertimbangan DPR ini tidak mengikat.

Selain itu, lanjut Anggara, Presiden tidak mengintervensi penegakan hukum sama sekali dengan mengeluarkan amnesti. Sebab, semua proses hukum sudah selesai setelah ada putusan kasasi. Peninjauan kembali (PK) hanya upaya hukum luar biasa dan bisa dilakukan kalau syarat-syaratnya terpenuhi.

Masukan ini disampaikan pula “Koalisi Save Ibu Nuril” yang terdiri atas LBH Apik Jakarta, ICJR, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) FH UI kepada Kantor Staf Presiden (KSP). Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Ifdhal Kasim menerima perwakilan lembaga-lembaga tersebut. Saat itu, Ifdhal mengatakan mencari solusi terbaik untuk Baiq Nuril tanpa mencederai hukum yang berlaku.

Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja di Lamongan, Jawa Timur, Senin (19/11/2018) menyatakan dukungannya kepada Baiq Nuril dalam mencari keadilan. Dalam keterangan resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Presiden mempersilakan Ibu Nuril untuk mengajukan peninjauan kembali.

Kendati demikian, Baiq Nuril tetap menginginkan amnesti dari Presiden. Sebagai perlawanan atas pelecehan seksual yang dilakukan Kepala SMAN 7 Mataram M, Nuril juga melaporkannya kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Laporan diterima Polda NTB 19 November 2018.

Dukungan pada Baiq Nuril pun terus mengalir. Petisi daring berjudul “Amnesti untuk Ibu Nuril: Jangan Penjarakan Korban!” yang dimulai Minggu (18/11/2018), sudah ditandatangani lebih dari 131 ribu orang pada Selasa (20/11/2018) jam 14.00.

Sejauh ini, Kejaksaan Agung pun menunda eksekusi Baiq Nuril. ICJR pun mengapresiasi langkah ini.

Kasus Nuril berawal pada 2014 ketika dia dilaporkan M, Kepala Sekolah tempatnya bekerja, dengan tuduhan pencemaran nama baik. Awalnya, Nuril merekam pembicaraan telepon dengan M karena M menceritakan hubungan asmaranya dengan wanita lain yang mengarah pada pornografi. Ketika Nuril curhat kepada rekannya dan rekan tersebut menyebarkan rekaman tersebut. M pun merasa nama baiknya dicemarkan.

Dalam dakwaan, Nuril dijerat UU ITE karena mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Pengadilan Negeri Mataram membebaskan Nuril; tetapi ketika jaksa penuntut umum mengajukan kasasi, MA menjatuhkan vonis enam bulan penjara serta denda Rp 500 juta.

Anggara menegaskan, memberikan amnesti adalah jalan terbaik bagi Presiden tanpa melanggar Undang-Undang. Bila memberikan grasi, Presiden akan melanggar aturan perundangan karena grasi hanya diberikan kepada terpidana dengan pidana minimal 2 tahun, sedangkan vonis Nuril enam bulan penjara.

Di sisi lain, kendati amnesti pada praktiknya diberikan kepada terpidana politik, hal ini tidak diatur dalam perundangan. Karenanya, Presiden tidak melanggar Undang-Undang bila memberikan amnesti kepada Baiq Nuril.