Publik Tunggu Komitmen PAN

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Usai diperiksa selama sepuluh jam oleh penyidik, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dengan menggunakan rompi tahanan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (2/11/2018) malam.Taufik ditahan terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan Tahun 2016.

JAKARTA, KOMPAS - Memasuki masa persidangan II DPR tahun sidang 2018-2019 yang akan dibuka pada  Rabu (21/11/2018) ini,  Partai Amanat Nasional belum juga memutuskan penggantian  Taufik Kurniawan dari posisi  Wakil Ketua DPR. Kasus ini menjadi salah satu ujian bagi PAN terutama terkait komitmen dalam  pemberantasan korupsi.

Namun, kalaupun kelak  PAN  memutuskan nama pengganti Taufik sebagai Wakil Ketua DPR, partai itu tak akan mengusulkan pemberhentian Taufik dari posisinya sebagai pimpinan DPR.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (20/11/2018), menuturkan, partainya mengambil langkah itu setelah  melihat isi  Pasal 87 Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Membaca isi pasal tersebut,  PAN menafsirkan bahwa pemberhentian  harus memenuhi satu dari tiga syarat. Syarat itu adalah meninggal dunia, diputuskan bersalah berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, atau mengundurkan diri.

Adapun untuk opsi Taufik mengundurkan diri, Eddy mengatakan,  hal itu harus dibicarakan dengan Taufik. ”Nantilah, saat berkunjung, hal itu bisa dibicarakan,” katanya.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Eddy Soeparno

Opsi lainnya, PAN menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. ”Jika menunggu proses ini bisa lama,” tambahnya.

Taufik  ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 30 Oktober 2018 karena  diduga menerima imbalan saat mengurus dana alokasi khusus fisik untuk Kabupaten Kebumen, daerah pemilihannya. Selanjutnya,  2 November 2018,  dia ditahan  KPK.

Keberanian

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai, PAN tetap bisa memberhentikan Taufik dari jabatan pimpinan DPR karena partai diberi kewenangan oleh UU MD3 untuk mengusulkan pemberhentian anggotanya yang menjadi pimpinan DPR. Pemberhentian tak perlu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diputuskan bersalah berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.

Kini, menurut Feri,  tinggal PAN berani atau tidak memberhentikan Taufik. Menurut dia,  penting bagi PAN untuk berani memberhentikan Taufik guna menunjukkan kepada publik bahwa praktik korupsi Taufik sepenuhnya atas inisiatif Taufik.

”Jika PAN tidak bersikap seperti itu, jangan salahkan kalau lalu muncul praduga dari publik bahwa PAN ikut terlibat dalam korupsi Taufik,” tambahnya.

Setelah Taufik ditetapkan tersangka, sejumlah elite PAN sebenarnya sudah menyatakan akan mengganti Taufik dari posisi Wakil Ketua DPR. Ini disebut sebagai prosedur yang berlaku di PAN jika kader PAN di jabatan publik tersangkut kasus korupsi. Namun, hingga kini, proses itu tak kunjung usai.

Terkait posisi Taufik di pimpinan DPR,  Ketua DPR  Bambang Soesatyo mengatakan,  pimpinan DPR dalam posisi menunggu sehingga tidak ada rencana mengadakan rapat pimpinan dan mendorong pergantian Taufik dari jabatan pimpinan DPR.

Meski tanpa Taufik, dirinya meyakinkan bahwa kerja DPR tak akan terganggu. Sebab, DPR baru saja menyelesaikan masa reses sehingga belum banyak beraktivitas di Jakarta. Tugas pokok Taufik bisa diemban pimpinan lain DPR.