Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan pada Apel Danrem dan Dandim Terpusat di Gedung Yudha Wastu Pramuka Bandung, Jawa Barat, Senin (26/11/2018). Apel yang diikuti 510 dandim dan danrem dari seluruh Indonesia itu dilaksanakan dalam rangka menyamakan pola pikir, koordinasi, serta evaluasi tindakan para dandim dan danrem jelang Pemilu 2019.
BANDUNG, KOMPAS - Kondisi ekonomi dan keamanan negara yang stabil menjadi kunci bagi pembangunan bangsa ke depan. Sikap netral TNI dalam segala bidang, termasuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, memiliki peranan besar untuk terus menghadirkan suasana yang aman.
Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat membuka Apel Komandan Resor Militer (Danrem) dan Komandan Distrik Militer (Dandim) Terpusat 2018 di Markas Komando Pusat Kesenjataan Infanteri Komando Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (26/11/2018).
Tema Apel Danrem dan Dandim Terpusat 2018 kali ini mengusung tema ”Meningkatkan Profesionalisme Aparat Komando Kewilayahan untuk Menyukseskan Pemilihan Umum Tahun 2019”. Tujuan acara ini untuk memantapkan pemahaman, penyamaan pola pikir, koordinasi, ataupun penjabaran atas kebijakan pimpinan TNI AD, sekaligus evaluasi atas tindak lanjut permasalahan pembinaan teritorial.
”Penting bagi anggota TNI untuk terus menjaga netralitas. Sikap ini juga harus dipegang teguh agar persatuan masyarakat tidak terkotak-kotak,” kata Presiden Jokowi. Acara yang digelar tertutup dan dihadiri 430 peserta dari seluruh Indonesia sebelumnya dibuka Kepala Staf TNI AD Jenderal Mulyono.
Hadir dalam acara itu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum. Jenderal Andika Perkasa, yang baru-baru ini dilantik Presiden sebagai Kepala Staf TNI AD untuk menggantikan Jenderal Mulyono, juga hadir.
Netralitas, tambah Presiden Jokowi, harus terus dipegang anggota TNI. Tindak lanjut dari netralitas harus ditunjukkan dengan merawat kestabilan politik dan keamanan negara untuk mendukung pembangunan.
Lebih jauh, Presiden Jokowi juga meminta personel TNI terus mengantisipasi dampak perubahan global dengan meningkatkan pertahanan wilayah dan memutakhirkan strategi pertahanan dan keamanan nasional.
Menjawab pers seusai acara, Presiden Jokowi menyatakan, dunia saat ini dalam proses berubah cepat. ”Oleh sebab itu, penting sekali merespons, merencanakan. Bisa saja TNI melakukan riset tentang strategi pertahanan keamanan ke depan seperti apa. Misalnya, apakah memindahkan markas- markas (ke tempat strategis baru). Ini semua memerlukan kajian dan penelitian sehingga segera bisa diputuskan ke mana kita harus melangkah,” ujar Presiden.
Politik praktis
Hal serupa dikatakan Mulyono dalam pidato pembukaan Apel Danrem dan Dandim Terpusat 2018 tersebut. Dia mengatakan, pilpres tahun ini menjadi ujian dan ajang pembuktian prajurit TNI untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Semua prajurit harus mewaspadai kemungkinan rayuan atau godaan kelompok tertentu yang rentan membuat TNI terjerumus. ”TNI adalah milik nasional, yang berdiri di atas semua golongan,” katanya.
Selain itu, Mulyono juga mengajak semua pihak mendukung Pemilu 2019 yang aman, damai, dan lancar dapat digelar bebas dari kerusuhan, demonstrasi anarkistis, dan konflik-konflik sosial yang membahayakan keamanan nasional.
”Jelang Pilpres 2019, tantangannya akan semakin berat. Dari pengalaman pemilu sebelumnya, terdapat ancaman kompleks dari pendukung pasangan calon yang berpotensi melanggar aturan dan konflik antarpendukung,” ujar Mulyono.
Ia mengatakan, di tengah perkembangan lingkungan strategis, ketidakpastian, tuntutan tugas Satuan Komando Wilayah (Satkowil) makin berat. Stabilitas merupakan prasyarat utama dan fondasi kelancaran pembangunan nasional. Terkait hal itu, tugas Satkowil adalah pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, yaitu mewujudkan ruang, alat, dan kondisi juang sekaligus kemanunggalan TNI-rakyat yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara.
”Sinergi dan kolaborasi yang kokoh antara TNI, Kepolisian Negara RI (Polri), dan pemerintah daerah (pemda) serta elemen masyarakat merupakan prasyarat mutlak yang harus diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, butuh kecepatan serta ketepatan bertindak dari para Danrem ataupun Dandim melaksanakan tugas bantuan kepada pemda dan Polri,” kata Mulyono.
