JAKARTA, KOMPAS – Pengamanan Natal dan Tahun Baru menjadi awal sinergi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI jelang Pemilu 2019. Kerja sama kedua institusi menjadi syarat utama terciptanya situasi keamanan yang kondusif selama kontestasi politik.
Untuk memulai sinergi itu, Sekitar 43 ribu personel TNI dan 9 ribu anggota kepolisian melakukan apel gabungan di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (30/11/2018). Apel itu dipimpin langsung oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.
Dalam sambutannya, Hadi menuturkan, TNI dan Polri telah menunjukkan sinergi yang baik dalam berbagai tugas selama satu tahun terakhir, mulai dari Pilkada 2018 hingga penanganan bencana alam. Meski begitu, lanjutnya, penghujung tahun ini seiring Operasi Lilin 2018, yang akan berlangsung mulai 10 Desember, menjadi momen tepat untuk memperkuat kembali soliditas dan konsolidasi antara kedua institusi.
“Kita perlu mengonsolidasikan kekuatan dan sinergi energi untuk menghadapi berbagai tugas ke depan, di awali pengamanan Natal dan Tahun Baru sekaligus mengamankan pesta demokrasi pada 2019,” ujar Hadi.
Selain Hadi dan Tito, hadir sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri, di antaranya Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Yuyu Sutisna, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksanama Siwi Sukma Adji, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, dan Kepala Korps Brigade Mobil Polri Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi.
Lebih lanjut, Hadi secara langsung menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel TNI yang telah berkorban untuk menjaga kondisi bangsa dari berbagai gangguan dan ancaman. Oleh karena itu, ia berharap seluruh personel TNI tetap mempertahankan semangat untuk menjaga situasi kondusif di seluruh wilayah.
Sementara itu, Tito menegaskan, pihaknya telah merasakan langsung bantuan yang diberikan TNI, misalnya dalam Pilkada 2018. Ia memastikan, seluruh jajaran TNI-Polri akan menjadi netralitas dan independensi pada Pemilu 2019.
“Politik TNI-Polri adalah politik negara. Terpenting, menjaga pemerintah, menjaga rakyat, dan menjaga keutuhan teritorial, upaya ini bisa dilaksanakan bersama antara TNI dan Polri,” tutur Tito.
Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu 2019, Tito menambahkan, perlu pula sinergi dari sejumlah pemangku kebijakan terkait, mulai dari penyelenggara pemilu, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
Sebelum apel dilangsungkan, pada awal pekan ini, Tito telah mengumpulkan 34 kepala Polda untuk rapat koordinasi jelang pengamanan akhir tahun. Sementara itu, Kamis (29/11/2018), Hadi juga telah menghadiri rapat Operasi Lilin 2018 bersama Tito di Markas Polda Metro Jaya.
Pengamanan Dapil
Tito menjelaskan, atensi keamanan pada Pemilu 2019 akan difokuskan di seluruh daerah pemilihan (dapil). Kerawanan dapil, tambahnya, disebabkan persaingan calon legislatif yang lebih banyak dibandingkan pemilihan presiden.
“Kita akan beri penebalan (pengamanan) di dapil yang dianggap kontestasinya cukup hangat,” ujarnya.
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai, modal utama untuk berlangsungnya pesta demokrasi yang aman dan damai ialah independensi, netralitas, dan profesionalisme yang harus ditunjukkan TNI-Polri. Oleh karena itu, ia berharap TNI-POlri harus menjaga jarak yang sama dengan seluruh peserta pemilu, baik pemilihan presiden dan pemilu legislatif.
“Potensi keributan dan kegaduhan publik pada Pemilu 2019 akan muncul, apabila TNI-Polri terlihat memihak kepada kontestan tertentu,” katanya.
Selain apel gabungan, Tigor berharap Hadi dan Tito mengulang langkah-langkah pengamanan yang telah dilakukan selama Pilkada 2018. Kegiatan itu berupa meningkatkan kewaspadaan dini untuk mendeteksi gangguan keamanan dan mendatangi langsung daerah untuk berdialog dengan seluruh komponen negara dan masyarakat.