JAKARTA, KOMPAS — Sebagian kegiatan partai politik diduga dibiayai dengan menggunakan dana yang dikumpulkan kader melalui suap proyek. Salah satunya dilakukan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra yang menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara jual beli jabatan dan gratifikasi.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/11/2018), mengatakan, panitia 90 Tahun Sumpah Pemuda dari PDI-P mengembalikan uang Rp 250 juta yang diduga berasal dari Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi. ”Diduga uang itu terkait dengan kasus yang melibatkan Bupati Cirebon yang juga menjadi tersangka saat ini,” kata Febri.
Dana diberikan, lanjutnya, sebagai sumbangan untuk kegiatan partai politik pada Hari Sumpah Pemuda tahun 2018. ”Kami imbau, jika ada pihak lain yang menerima, agar segera mengembalikan kepada KPK. Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan,” ujar Febri.
Sebelumnya, KPK juga memeriksa anggota Komisi I DPR, Nico Siahaan, sebagai saksi untuk Sunjaya. Dalam pemeriksaan tersebut, tim penyidik mendalami temuan terkait aliran dana dari tersangka untuk kegiatan partai politik.
Dalam kasus lain, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih melakukan hal serupa. Ia mencari sumber dana dari pihak lain berupa suap untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa pada Desember 2017. Begitu pula dengan anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi, yang menggunakan suap dari Badan Keamanan Laut untuk biaya rapat pimpinan nasional.
KPK telah berupaya mencegah praktik korupsi di sektor politik melalui Sistem Integritas Partai Politik. Akuntabilitas sumber dana atau keuangan partai menjadi salah satu yang ditekankan.
”Parpol agar memperhatikan sumber dana dalam penyelenggaraan kegiatan. Sebab, jika ada permintaan sumbangan atau donasi pada kepala daerah, tentu saja hal tersebut berisiko tinggi karena uangnya dapat berasal dari sumber yang tidak sah, seperti fee proyek, perizinan, atau hal lain yang terkait kewenangan kepala daerah,” tutur Febri.
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan mengemukakan, integritas partai menjadi hal yang utama dalam demokrasi. Akan tetapi, upaya membangun integritas ini selalu terbentur kendala.