Rombongan anggota Panitia Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sedang berada di Kroasia. Rombongan berangkat 27 November lalu, dan rencananya akan kembali, Sabtu (1/12/2018). Selain rombongan yang ke Kroasia, ada dua rombongan anggota panitia lain yang rencananya berangkat ke Selandia Baru dan Rusia, awal Desember ini. Kepergian dinilai pemborosan anggaran negara selain tak sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPD.
JAKARTA, KOMPAS - Kunjungan anggota Dewan Perwakilan Daerah ke luar negeri seringkali tidak efektif dan melenceng dari target awal. Akibat buruknya perencanaan jadwal kunjungan, anggota DPD kerap tidak bertemu dengan anggota parlemen atau pejabat bersangkutan begitu tiba di negara tujuan. Anggaran yang besar menjadi sia-sia dan tujuan kunjungan kerja tidak tercapai.
Menurut Anggota DPD Afnan Hadikusumo saat dihubungi di Jakarta, Minggu (2/12/2018), dalam beberapa kali kunjungan ke luar negeri, perencanaan kunjungan bentrok dengan jadwal parlemen atau lembaga eksekutif negara tujuan terkait. Kedatangan anggota DPD sering tidak disesuaikan dengan masa sidang parlemen bersangkutan.
Akhirnya, anggota DPD tidak bisa berdiskusi dengan anggota parlemen atau pejabat eksekutif yang direncanakan. Ujung-ujungnya, anggota hanya bisa bertemu dengan perwakilan staf.
Detail perencanaan dan penjadwalan kunjungan kerja biasanya diatur oleh staf alat kelengkapan Dewan masing-masing. Tetapi, staf kerap luput memerhatikan detail urusan seperti itu, sehingga kunjungan luar negeri dengan anggaran yang besar menjadi tidak efektif. “Kadang bisa sesuai harapan, kadang tidak, karena jadwal sidang mereka berbeda. Kadang mereka lagi reses, atau bahkan sedang liburan,” kata Afnan.
Kadang bisa sesuai harapan, kadang tidak, karena jadwal sidang mereka berbeda. Kadang mereka lagi reses, atau bahkan sedang liburan
Sebelumnya diberitakan, puluhan anggota Panitia Urusan Rumah Tangga DPD beramai-ramai berkunjung ke luar negeri. Menurut data yang diperoleh Kompas, Jumat (30/11/2018) lalu, ada 39 anggota PURT DPD dan empat unsur pimpinan DPD yang pergi ke luar negeri. Kepergian 43 orang itu terbagi dalam empat rombongan.
Ketua DPD Oesman Sapta Odang memimpin rombongan ke Inggris, Wakil Ketua DPD Darmayanti Lubis beserta rombongan ke Kroasia, Wakil Ketua DPD Nono Sampono memimpin rombongan ke Rusia, dan Wakil Ketua DPD Ahmad Muqowam beserta rombongan ke Selandia Baru. Satu hari sebelum keberangkatan, Muqowam, yang dijadwalkan berangkat memimpin rombongan pada 1 Desember, bahkan mengaku belum mengetahui rencana dan agenda detail kunjungan itu (Kompas, 1/12/2018).
Menurut Afnan, tidak semua agenda kunjungan DPD ke luar negeri sifatnya mendesak. Beberapa jadwal kunjungan, ujarnya, sebenarnya tidak perlu dipaksakan. Apalagi, dengan perencanaan jadwal kunjungan yang tidak matang.
“Dalam kondisi seperti ini, kunjungan ke luar negeri perlu dilihat urgensinya. Kalau betul-betul urgen, harus dihadiri, maka tidak masalah. Namun, kalau tidak, dikesampingkan saja, tidak perlu lah sampai ke luar negeri,” ucapnya.
Kunjungan ke luar negeri, ujar Afnan, bersifat hak, bukan kewajiban. Anggota dapat memilih untuk tidak mengambil jatah kunjungannya. Afnan sendiri tidak mengambil kunjungan luar negeri menjelang pemilu karena merasa waktunya lebih baik digunakan untuk berkunjung ke daerah pemilihan dan berkampanye menjelang pemilu. “Masih banyak urusan dalam negeri yang harus diselesaikan,” kata Afnan.
Membawa hasil
KOMPAS/SUSANA RITA
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang dan Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Rusia Valentina Matvienko menggelar jumpa pers bersama setelah melakukan pembicaraan tertutup yang dihadiri sejumlah delegasi RI, Selasa (23/10/2018) di Moskva, Rusia
Namun, anggota Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD dari Bali I Kadek Arimbawa yang ikut dalam rombongan DPD ke Kroasia, membantah kepergian rombongan DPD ke luar negeri sia-sia dan hanya untuk menghambur-hamburkan anggaran negara. Menurut dia, setiap kali anggota DPD ke luar negeri selalu dengan tujuan yang jelas. Saat kembali, hasil dari kunjungan selalu ditindaklanjuti.
“Kalau kita kerja ada hasilnya. Tidak bisa disamakan anggota DPD dengan yang ada di DPR,” katanya.
Setiap kali anggota DPD ke luar negeri selalu dengan tujuan yang jelas. Saat kembali, hasil dari kunjungan selalu ditindaklanjuti.
Menurut Peraturan DPD Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, kunjungan kerja ke luar negeri diatur oleh PURT DPD setelah berkoordinasi dengan Badan Kerja Sama Parlemen. Tugas Badan Kerja Parlemen mengoordinasikan perlaksanaan kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi dan penguatan kapasitas kelembagaan DPD. Selain itu, juga untuk memfasilitasi segala upaya kerja sama pemerintah daerah dengan luar negeri.
Kadek mengatakan, pada 7 Desember mendatang, DPD berencana mempertemukan duta-duta besar dari sejumlah negara dengan seluruh gubernur. Dari pertemuan tersebut, produk dan potensi daerah diharapkan bisa dipromosikan ke luar negeri. Menurutnya, itu menunjukkan, hasil dari kunjungan DPD ke luar negeri berbuah hasil.
“Contoh lain, hasil dari kunjungan ke Rusia beberapa waktu lalu, ada pengiriman UKM kopi di Bali ke Rusia,” tambahnya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2F20181023ANA1_1540291917.jpg){kind=logo}
