Presiden Tantang Akuntan Permudah Prosedur Laporan

KOMPAS/NINA SUSILO

Ikatan Akuntan Indonesia ditantang untuk membuat prosedur pelaporan keuangan yang sederhana tanpa mengabaikan akuntabilitas. Presiden Joko Widodo, Selasa (11/12/2018), berharap waktu para pegawai negeri sipil tak banyak tersita untuk mengerjakan laporan, tetapi lebih mengutamakan kegiatan produktif.

JAKARTA, KOMPAS — Prosedur pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kerap dikeluhkan semua birokrat ataupun guru dan kepala desa. Sebab, pengerjaan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara dirasa rumit dan menyita waktu.

Presiden Joko Widodo pun meminta akuntan yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia untuk menyiapkan prosedur yang berorientasi pada substansi, mudah, tetapi tak melanggar akuntabilitas.

Presiden Jokowi sebelumnya menceritakan, banyak guru dan kepala sekolah bekerja sampai larut di sekolah bukan untuk merencanakan kegiatan belajar, tetapi karena mengerjakan laporan pertanggungjawaban. Hal serupa terjadi di dinas lain serta dialami oleh kepala desa yang kini menerima dana desa senilai ratusan juta sampai miliaran rupiah.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo, Selasa (11/12/2018), berbincang dengan Ketua Umum Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Mardiasmo saat melihat tayangan kiprah IAI sejak tahun 1957 sampai 2018.

Distribusi anggaran untuk perbaikan rumah korban gempa bumi di Lombok pun berjalan lambat. Kendati anggaran sudah ditransfer, terdapat 17 prosedur yang harus dilalui korban bencana itu.

”Saya perintahkan, hari itu juga selesaikan, enggak mau tahu. Prosedur dan akuntabilitas harus tetap, tetapi cepat. Prosedurnya enggak usah banyak-banyak, satu saja. Nyatanya bisa. Kalau bisa satu, kenapa harus 17?” kata Presiden saat memberi sambutan dalam pembukaan Kongres XIII Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2018 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Karena itu, Presiden berharap ada sistem akuntansi di sektor pemerintah dan swasta yang bisa menyinergikan akuntabilitas, efisiensi, orientasi hasil, dan kecepatan. ”Prosedur yang orientasinya substansi. Enggak terlalu banyak prosedur, tetapi cepat,” ujar Presiden Jokowi.

Kendati cepat dan mudah, Presiden enggan mengabaikan akuntabilitas. Sebab, menurut dia, akuntabilitas adalah kunci dalam pengelolaan negara dan korporasi. Laporan yang wajar tidak hanya membuktikan akuntabilitas, tetapi juga melindungi pemegang kewenangan dari kemungkinan penyalahgunaan.

Dalam pembukaan Kongres IAI tersebut, Ketua Umum IAI Mardiasmo menuturkan, saat ini terdapat 55.000 akuntan di seluruh Indonesia dan berperan baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun akuntan publik.

Perguruan tinggi di Indonesia juga meluluskan 35.000 akuntan baru setiap tahun. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Namun, diperlukan percepatan sertifikasi akuntan oleh IAI sekaligus mengembangkan generasi muda akuntan Indonesia.

KOMPAS/NINA SUSILO

Pembukaan Kongres IAI tahun 2018 ditandai dengan pemukulan gong oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

IAI pun kini menerapkan program akuntan masuk desa dan akuntan masuk pesantren. Hal ini dilakukan untuk menularkan tertib pembukuan, baik dalam pengelolaan keuangan desa maupun dalam pengelolaan usaha di pondok pesantren. Selain itu, diseminasi literasi akuntansi juga diberikan kepada pengusaha UMKM. Harapannya, pengusaha UMKM tak hanya bisa mengakses bank, tetapi juga taat membayar pajak.

Acara pembukaan Kongres IAI oleh Presiden Jokowi ini dihadiri pula oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri ESDM Ignasius Jonan yang menyelesaikan pendidikan sarjananya dari Jurusan Akuntansi Universitas Airlangga, Surabaya; Menristek dan Dikti M Nasir yang juga guru besar akuntansi di Universitas Diponegoro, Semarang; dan Menkumham Yasonna Laoly.