JAKARTA, KOMPAS – Kemauan yang kuat dari para pejabat pemerintahan dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan birokrasi di Indonesia. Selain itu, inovasi birokrasi dan sistem kaderisasi juga dibutuhkan untuk meningkatkan serta menjaga pelayanan birokrasi yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan dalam peluncuran buku yang berjudul “Memangkas Birokrasi”, Rabu (12/12/2018) di Perpustakaan Nasional, Jakarta. Buku itu ditulis oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Aidir Amin Daud. Ia mengatakan, buku itu memuat pengalaman dirinya sebagai birokrat di Kemenkumham selama 12 tahun.
Acara ini turut dihadiri sejumlah pihak, antara lain Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Syarief, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Tri Agung Kristanto, Pemimpin Redaksi Tempo.co Wahyu Dhyatmika, dan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.
Menurut Aidir, pengelolaan negara ini masih dihadapkan pada birokrasi yang panjang dan rumit. Namun, ia menegaskan, penyelesaian masalah birokrasi negara dapat diselesaikan bila ada kemauan kuat dari para pejabat dan pemimpin.
“Seorang pemimpin itu harus punya tujuan. Kita harus pikir bagaimana caranya menempuh jalan untuk sampai ke tujuan. Kita kerjakan saja. Pokoknya kita tidak boleh berhenti,” kata Aidir.
Ia mengakui, masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam birokrasi pelayanan publik. Sejumlah inovasi dapat diterapkan, contohnya digitalisasi pelayanan publik. Hal itu diterapkan pada sejumlah pelayanan, salah satunya pada pendaftaran jaminan fidusia di Kemenkumham.
Penerapan sistem daring pada pendaftaran jaminan fidusia dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan birokrasi yang cepat dan baik. Saat masih menggunakan sistem manual, para pendaftar jaminan fidusia rata-rata berjumlah 3.000 orang per hari. Dengan sistem daring, jumlahnya melonjak menjadi 30.000 per hari.
“Saya berharap buku ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman aparat sipil negara atau pejabat apa pun yang sedang memegang amanah untuk melaksanakan pelayanan publik. Saya percaya pelayanan yang cepat, transparan, dan menggunakan kemajuan teknologi informasi pasti akan meniadakan praktik pungutan liar, grartifikasi, dan bentuk korupsi lain,” kata Aidir.
Menurut Laode, inovasi-inovasi yang sudah diterapkan di sejumlah perlu direplikasi oleh kementerian/lembaga lain. Tujuan replikasi adalah agar peningkatan kualitas pelayanan birokrasi dapat dilakukan secara lebih luas.
Figur pemimpin
Menurut Wahyu, figur pemimpin yang berkarakter sangat berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan di suatu instansi. Ia mengatakan, keberhasilan pelaksanaan pelayanan birokrasi juga dipengaruhi oleh komitmen dari pemimpin tersebut.
Sementara itu, Tri mengatakan, sistem kaderisasi masih sering terlupakan oleh figur para pemimpin. Hal ini dinilai kurang strategis. Sebab, inovasi dan komitmen untuk mengatasi permasalahan birokrasi akan terhenti saat figur pemimpin itu diganti.
“Kaderisasi ini diperlukan sebagai langkah yang sistematis agar tidak tergantung pada orang (yang menjabat). Ini agar terobosan-terobosan bisa diupayakan agar berkelanjutan,” kata Tri. (SEKAR GANDHAWANGI)