UU Imigrasi Perlu Direvisi

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Sebanyak 16 gerbang imigrasi otomatis sudah terpasang di terminal kedatangan dan kepergian Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Senin (24/9/2018). Sejumlah fasilitas ditambahkan di bandara internsional ini guna menyambut rapat tahunan IMF Oktober mendatang.

JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah mantan pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini tengah menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Imigrasi. RUU itu diharapkan bisa menyempurnakan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, yang kini dinilai kurang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Prof Dr Iman Santoso dalam dialog keimigrasian di Jakarta, Rabu (12/12/2018) malam. Dialog yang diisi paparan dari Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie itu diikuti pejabat keimigrasian dari seluruh Indonesia.

Menurut Iman, yang juga mantan Dirjen Imigrasi, UU No. 6/2011 masih memiliki kekurangan, terutama terkait kewenangan aparat imigrasi untuk menindak warganegara asing yang berada di wilayah Indonesia. Padahal, aparat imigrasi mempunyai kewenangan absolut di wilayah Indonesia, kala berharapan dengan orang asing (absolute sovereignty). Hal ini harus ditegaskan dalam revisi UU Imigrasi.

Ronny pun mendukung revisi UU Imigrasi dan peningkatan kesejahteraan aparat imigrasi, serta peningkatan layanan publik.