Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam pada Senin (17/12/2018) siang.
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan negara tidak akan melakukan dialog dengan kelompok yang terlibat dalam penyerangan di Nduga, Papua. Kepolisian dan tentara akan meneruskan pencarian terhadap para pelaku.
Serangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya terhadap pekerja PT Istaka Karya terjadi di puncak Bukit Kabo, Kabupaten Nduga, Minggu (2/12/2018). Akibat serangan tersebut, 19 pekerja tewas dan pengerjaan jalan Trans-papua di wilayah tersebut dihentikan sementara. (Kompas, 8/12/2018)
Pada konferensi pers Senin (17/12/2018) siang, Menko Polhukam memastikan negara tidak akan melakukan dialog atau negosiasi dalam bentuk apa pun dengan pelaku yang bertanggung jawab. Negara tidak akan kompromi terhadap aksi yang mengganggu keamanan domestik.
Jumpa pers yang dilaksanakan di kantor Kemenko Polhukam tersebut turut hadir Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Wiranto mengatakan, kelompok tersebut tidak memiliki kesetaraan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah tidak akan berusaha mengakomodasi kelompok tersebut dengan menyetarakan diri mereka. Kendati demikian, negara akan menerima anggota-anggota ataupun semua grup apabila yang bersangkutan mau mengakui negara Indonesia.
Lebih lanjut, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak mempermasalahkan urusan seperti istilah yang disematkan kepada para pelaku. Yang terpenting adalah bagaimana instrumen keamanan Indonesia dapat menangani masalah ini dengan cepat dan efektif.
”Kami akan tegas menindak kelompok-kelompok yang mengancam keutuhan negara. Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas untuk menjaga keamanan nasional telah dikerahkan. Kami juga meminta warga untuk turut terlibat dalam usaha ini,” kata Wiranto.
SEKAR GANDHAWANGI UNTUK KOMPAS
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Sabtu (8/12/2018).
Selain itu, usaha pencarian anggota kelompok itu juga masih terus dilakukan oleh polisi dan TNI. Wiranto menuturkan, kepolisian telah memiliki data intelijen soal kelompok Kogoya untuk menentukan langkah strategis selanjutnya.
Anggota Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, setuju dengan jalan yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini. Kekerasan yang dilakukan oleh KKB harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.
Soal dialog, ia mengatakan negara sudah sewajarnya tidak bersedia melakukan dialog atau bernegosiasi dengan kelompok bersenjata yang mengancam kedaulatan negara. Hal tersebut dapat mengancam legitimasi negara. Kendati begitu, opsi dialog tetap dapat dijadikan sebagai salah satu jalan keluar penyelesaian masalah antara negara dan penduduk Papua.
”Bukan berdialog soal peristiwa yang terjadi di Nduga, melainkan berbicara soal isu-isu yang sudah mengakar dan menjadi persoalan menahun di sana. Karena negara dan warga setempat sama-sama memiliki kepentingan,” kata Adriana.
Pemilu
Pada kesempatan sama, Wiranto juga mengingatkan kepada kader partai politik ataupun masyarakat untuk menjaga situasi politik tetap kondusif menjelang Pemilu 2019. Peristiwa perusakan baliho Partai Demokrat di Riau dan kasus kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) jangan dijadikan amunisi untuk memperkeruh suasana demi memperoleh dukungan politik.
”Jangan membesar-besarkan masalah untuk memecah masyarakat. Jika ada masalah terkait pemilu, mari kita selesaikan dengan baik, tidak perlu ada spekulasi macam-macam. Disampaikan saja kepada pihak-pihak terkait,” katanya. (LORENZO ANUGRAH MAHARDHIKA)
