2019 Sejarah Baru Politik Indonesia
Sejarah baru itu bernama pemilihan umum serentak. Lima kertas suara untuk calon presiden dan wakil presiden, anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Penyelenggaraan agenda besar politik ini menyedot energi dan perhatian segenap lapisan bangsa Indonesia setidaknya secara resmi hingga pelantikan pemenang pemilu pada bulan Oktober 2019.
Wajar jika kalender agenda politik tahun ini dipenuhi oleh tahapan-tahapan pemilu. Meski demikian, di antara gegap gempita pesta demokrasi, bangsa ini juga masih perlu memberi perhatian pada sejumlah hal lain. Pekerjaan rumah yang belum diselesaikan tahun lalu tetap menunggu penuntasan. Sebut saja kasus pelanggaran HAM masa lalu, seperti kasus Malari tahun 1974 serta penculikan dan penembakan aktivis tahun 1998. Atau, yang lebih baru kasus kekerasan yang menimpa penyidik KPK, Novel Baswedan, dua tahun lalu. Tahun ini juga menjadi tahun ke-15 peringatan pembunuhan aktivis HAM Munir.
Harapan besar tersemat pada para pemimpin bangsa nantinya. Selain menjalankan amanat pemerintahan yang diberikan rakyat, mereka juga harus berdiri sebagai negarawan. Negarawan yang mengutamakan kesatuan seluruh elemen bangsa. Apalagi, beberapa waktu terakhir perpecahan akibat politik terasa hingga lapisan bawah masyarakat. Praktik intoleransi dan antikebera-gaman yang tidak selaras dengan semangat awal pembentukan Indonesia pun patut diwaspadai.