JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu harus menjamin penyelenggaraan Pemilu 2019 berlangsung secara jujur dan adil. Oleh karena itu, kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut diminta untuk memastikan tidak ada kebocoran surat suara serta pelanggaran lain yang bisa mencederai demokrasi.
Permintaan itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo, Jumat (4/1/2019), menanggapi beredarnya kabar bohong tentang penemuan tujuh kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos untuk salah satu pasang calon presiden-calon wakil presiden peserta Pemilu 2019.
”KPU dan Bawaslu harus memastikan tidak ada kebocoran surat suara ataupun pelanggaran pemilu lainnya,” katanya.
Kendati sudah dipastikan temuan tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos merupakan kabar bohong, kata Bambang, KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu harus tetap mengantisipasi potensi kebocoran surat suara. Langkah tersebut penting agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil, tidak ternodai dengan pelanggaran apa pun.
Di sisi lain, semua pihak, tak terkecuali para elit politik, harus bisa menahan diri, tidak menyebarkan berita atau informasi bohong. Sebab, berita bohong tidak hanya meresahkan, tetapi berpotensi merusak jalannya pemilu dan demokrasi.
Usut tuntas
Politikus Partai Golkar itu pun meminta masyarakat tetap kritis, tidak mudah terhasut dengan informasi-informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya.
”Kami mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak mudah terhasut pemberitaan-pemberitaan yang belum pasti kebenarannya. Masyarakat juga harus tetap kritis dan berani melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan potensi pelanggaran pemilu,” tutur Bambang.
Hal yang tak kalah penting, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga diminta untuk mengusut tuntas beredarnya kabar bohong tersebut. Tak hanya penyebar berita bohong, pelaku pembuat hoaks tentang adanya tujuh kontainer surat suara tercoblos juga harus diungkap. Pasalnya, jika tak segera diungkap, dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas menjelang pemilu.
Sementara itu, sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menangkal hoaks. Tak hanya itu, aparat keamanan juga sudah diminta untuk menindak tegas para pelaku pembuat serta penyebar kabar bohong.
