Jejak Pemilihan ”Ultra-demokratis”
Lebih kurang 10 tahun setelah Republik Indonesia diproklamasikan, bangsa Indonesia menggelar pemilihan umum perdana pada 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Konstituante. Konstituante bertugas membentuk undang-undang. Sebenarnya, pemilu pertama sedianya digelar tahun 1946 untuk memilih anggota legislatif. Namun, pemilihan itu urung digelar karena belum siapnya pemerintahan dan regulasi, juga karena instabilitas politik dan keamanan di masa-masa awal mempertahankan kemerdekaan.
Antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi pada pemilu perdana ini terbilang tinggi. Dari 43,1 juta pemilih terdaftar, sekitar 80 persen pemilih menggunakan hak pilihnya. Biaya yang dikeluarkan pada Pemilu 1955 mencapai Rp 479.891.729. Herbert Feith dalam Pemilihan Umum 1955 di Indonesia menuturkan, untuk ukuran saat itu, biaya itu dianggap mahal. Namun, dia mencatat, nilai tingkat pendidikan politik Pemilu 1955 sangat besar.
Pemilu 1955 juga dianggap sebagai pemilihan umum yang digelar dalam naungan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang disebut “imajinasi ultra-demokratis” (KPU, 2000). UU ini memfasilitasi pencalonan bisa melalui partai, organisasi, “perkumpulan pemilih”, dan peseorangan, sebagai calon anggota DPR dan Konstituante. Namun, calon perseorangan atau calon pertama dari satu daftar perkumpulan harus didukung tanda tangan sedikitnya 200 pemilih yang namanya terdaftar di daerah pemilihan itu. Calon berikutnya dari daftar itu, diajukan oleh sedikitnya 25 pemilih untuk tiap calon (UU No 7/1953).
