Undang-Undang Pemilu Kerap Salah Dimengerti

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Informasi tentang pernak-pernik Pemilu Serentak 2019 menghiasi trotoar di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (22/2/2019). Komisi Pemilihan Umum  menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen pada Pemilu Serentak 2019.

JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kerap salah dimengerti oleh banyak pihak. Di sisi lain, istilah kriminalisasi yang salah kaprah kadung banyak disematkan untuk sejumlah kasus dugaan tindak pidana.

Sebagian di antara hal tersebut mengemuka dalam diskusi hukum dengan tema ”Penegakan Hukum Versus Kriminalisasi”, Jumat (22/2/2019), yang diselenggarakan Barisan Advokat Indonesia (Badi) di Jakarta. Hadir dalam diskusi tersebut Kepala Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Yusti Erlina; pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad; Heru Saputra yang mewakili Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tindak pidana pemilu dari unsur kejaksaan; dan Ketua Presidium Badi, Andi Syafrani.

Erlina dalam paparannya mengatakan, ketidakpahaman terhadap isi dan norma hukum dalam UU No 7/2017 sering kali terjadi di kalangan pelapor. Salah satu kasus terbaru tatkala calon presiden Joko Widodo dilaporkan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 280 undang-undang tersebut.

Padahal, ujar Erlina, larangan dalam pasal tersebut tidak bisa menjerat peserta pemilu. Menurut dia, pasal tersebut mengatur tentang pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pekerja menyortir dan melipat surat suara calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu 2019 di Gudang Logistik KPU Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019). Penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu 2019 masih terus berlangsung dan dijadwalkan selesai dalam waktu 20 hari.

Ia menambahkan, kerap kali laporan yang diajukan kepada Bawaslu juga bersifat sumir. Padahal, laporan yang dibuat mesti memenuhi syarat formil materiil.

Hal ini membuat syarat hukum formil menjadi tidak terpenuhi. Akan tetapi, karena perbedaan pemahaman, menurut Erlina, tidak jarang pelapor justru marah-marah karena laporan tersebut tidak bisa diteruskan.

Kelemahan

Namun, di sisi lain, Erlina menyoroti sejumlah kelemahan undang-undang tersebut, di antaranya banyaknya kalimat dalam undang-undang tersebut yang bisa diperdebatkan dan keberadaan ”pasal-pasal karet”.

Menurut Erlina, pihaknya mempersilakan agar kelemahan-kelemahan itu dicatat untuk dilaporkan kepada Bawaslu, kepolisian, atau kejaksaan. Kelak, hasil kajian yang akan dilakukan dilaporkan kepada Komisi II DPR guna dilakukan perbaikan setelah Pemilu 2019 diselenggarakan.

”(Ada) banyak sekali catatan Bawaslu, jaksa, dan polisi. Ini banyak (ketentuan) yang bermasalah, (misalnya) ada norma tidak ada sanksinya,” sebut Erlina.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Sejumlah arsip dan kliping berita tentang pemilu sejak tahun 1955 hingga 2014 ditampilkan dalam Pameran Rekaman Sejarah Pemilu dalam Bingkai Pers di Gedung Monumen Pers, Solo, Jawa Tengah, Senin (18/2/2019). Pameran yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika ini berlangsung hingga 23 Februari 2019.

Hal itu, menurut Erlina, membuat Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan kerap menjadi ”tertuduh” karena menghentikan sejumlah perkara. Padahal, kata Erlina, hal itu menyusul sejumlah ”bolong” dalam undang-undang tersebut.

”(Kami) tidak punya niat menggunakan bolong-bolong (dalam Undang-Undang Pemilu) untuk merugikan atau menguntungkan pasangan calon,” ujar Erlina.

Salah Kaprah

Hal lain yang saat ini juga cenderung sering menjadi salah kaprah di tengah masyarakat terkait penegakan hukum, imbuh Heru, adalah penggunaan istilah kriminalisasi. Istilah tersebut saat ini cenderung lekat ditafsirkan sebagai adanya kondisi pemidanaan terhadap seseorang yang dianggap tidak bersalah.

Padahal, kata Heru, kriminalisasi merupakan tindakan oleh pemerintah dan DPR untuk memasukkan suatu tindakan atau perbuatan yang tadinya tidak tercantum di dalam undang-undang menjadi tercantum ke dalam undang-undang.

”Istilah ini (kriminalisasi) diganti saja dengan rekayasa perkara atau rekayasa kasus,” sebut Heru jika maknanya masih merujuk pada kondisi pemidanaan seseorang yang dianggap tidak bersalah.

Terkait hal tersebut, Andi mengatakan, tema penegakan hukum dalam kaitannya dengan kriminalisasi sebagai definisi pemidanaan sesungguhnya merupakan hal usang. Akan tetapi, hal tersebut cenderung menjadi isu menarik tatkala dilekatkan pada konteks politik seperti terjadi belakangan.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Aktivis yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantas Korupsi menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/1/2019). Mereka menyerukan penghapusan pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau merevisinya agar tidak digunakan sebagai senjata para koruptor untuk menyerang balik aktivis antikorupsi. (Ilustrasi)

Ia menandai dua hal yang kerap dijadikan tema pembicaraan tentang hal tersebut, yaitu hukum administratif pemilu dan peristiwa hukum yang tidak masuk dalam ranah pemilu, tetapi ditarik menjadi seolah terkait dengan politik.

Sementara Suparji dalam makalahnya membahas topik mengenai penegakan hukum pidana bukan kriminalisasi. Menurut dia, kriminalisasi tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan asas legalitas dan bakal dihadang mekanisme praperadilan.