Sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan partai politik mendeklarasikan komitmen untuk melaksanakan Pemilihan Umum 2019 yang damai di Kalimantan Barat.
Oleh
EMANUEL EDI SAPUTRA
·3 menit baca
PONTIANAK, KOMPAS – Sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan partai politik mendeklarasikan komitmen untuk melaksanakan Pemilihan Umum 2019 yang damai di Kalimantan Barat. Mereka juga berharap jangan ada provokasi di masyarakat yang dapat memicu konflik.
Deklarasi itu disampaikan pada Senin (11/3/2019). Para tokoh masyarakat dan perwakilan partai politik bersama-sama membacakan deklarasi yang pada intinya menolak provokasi yang bernuansa SARA dan hoaks, politik uang, dan radikalisme. Mereka juga mendukung upaya pengusutan terhadap pelanggaran pemilu.
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, yang hadir dalam deklarasi itu, mengatakan, Kalbar sudah melalui ujian ketertiban dan keamanan saat menghadapi Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2018. Meskipun Kalbar saat itu masuk wilayah rawan ketiga, tetapi tidak terjadi kerusuhan. Ini membuktikan Kalbar aman.
“Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pun saya rasa akan aman. Apalagi, dalam Pilpres 2019 tidak serawan saat Pilkada 2018. Meskipun demikian, kewaspadaan tetap harus dilakukan semua pihak,” kata Sutarmidji.
Jika ada hoaks yang bertebaran di masyarakat, berikanlah pemahaman kepada masyarakat tentang informasi yang sebenarnya terjadi, bukan malah membenarkan apa yang hoaks.
Sutarmidji mengungkapkan, di tingkat masyarakat akar rumput, sebetulnya masyarakat banyak yang sudah dewasa dalam berpolitik. Bahkan, mereka bisa memaklumi perbedaan yang ada. Hanya saja, akan menjadi masalah jika ada oknum yang memprovokasi mereka. Kalau tidak diprovokasi, semuanya aman.
Untuk itu, Sutarmidji meminta kepada semua pihak, termasuk pada calon anggota legislatif, agar tidak memprovokasi masyarakat dengan berbagai isu. Sebaliknya, para caleg diminta memberikan pendidikan politik sehingga masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas.
“Jika ada hoaks yang bertebaran di masyarakat, berikanlah pemahaman tentang informasi yang sebenarnya terjadi, bukan malah membenarkan apa yang hoaks. Berilah masyarakat pencerahan informasi,” kata Sutarmidji.
Kepala Kepolisian Daerah Kalbar Inspektur Jenderal Didi Haryono mengatakan, hingga sejauh ini kondisi keamanan di Kalbar kondusif. Situasi ke depan diprediksi relatif aman dari gangguan.
Polda Kalbar terus menjamin keamanan pemilu. Dengan menjamin keamanan pemilu, secara tidak langsung juga turut mengajarkan kepada masyarakat pentingnya kebinekaan dan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itulah yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kepala Staf Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura Brigadir Jenderal (TNI) Alfret Denny D Tuejeh mengatakan, Indonesia akan menjadi salah satu negara terbesar beberapa tahun mendatang. Namun, untuk mencapai itu, kita harus bisa mengonsolidasikan demokrasi dengan baik. Artinya, pelaksanaan Pemilu 2019 akan menentukan keberhasilan di masa depan.
Daerah aman
“Belajarlah dari apa yang terjadi di Timur Tengah, antara lain Libya dan Suriah. Banyak negara yang hancur karena tidak bisa mengelola isu. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Jika dilihat dari dinamika selama ini, Kalbar termasuk yang aman,” ungkapnya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalbar Ruhermansyah mengatakan, ada beberapa hal yang patut diwaspadai. Hal itu menyangkut politik uang dan intimidasi terhadap pemilih dan penyelenggara pemilu. Bawasalu telah memetakan potensi masalah itu dan jalan keluarnya.
“Kalbar masuk daerah kategori rawan sedang untuk Pemilu 2019. Berbeda dalam Pilkada 2018, Kalbar masuk daerah rawan ketiga. Meskipun demikian, tetap harus diantisipasi kemungkinan dan potensi kerawanan yang telah dipetakan tersebut. Karena itu, perlu dukungan dari semua pihak untuk menjaga kelancaran pemilu ini,” paparnya.