BUMN Diminta Bersikap Netral

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Salah seorang anggota Federasi Serikat Pekerja (FSP) Sinergi BUMN dalam acara pembacaan rekomendasi Rakernas FSP Sinergi BUMN ke-V, di Jakarta, Rabu (10/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS – Perusahaan Badan Usaha Milik Negara didesak untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak menggunakan sumber dayanya untuk kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sebagai entitas bisnis milik negara, BUMN sebaiknya imparsial dan mengutamakan kepentingan bisnis.

Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN, Rabu (10/4/2019) di Jakarta, menyampaikan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional ke-V yang digelar pada 27–29 Maret 2019 di Solo, Jawa Tengah. Poin pertama rekomendasi tersebut meminta komitmen netralitas BUMN dengan menolak segala bentuk resources untuk kepentingan elektoral pasangan capres-cawapres dalam rangkaian kampanye Pemilu 2019.

"Di sisa masa kampanye, 13–14 April mendatang, jangan mau apabila diperintah direksi untuk kepentingan kampanye. Sabtu dan Minggu itu adalah hak karyawan untuk berlibur. Tidak boleh ada mobilisasi dan harus dijaga netralitas kami," kata Ketua Steering Committee atau Dewan Pengarah Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN Achmad Yunus di Jakarta.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Ketua Dewan Pengarah FSP Sinergi BUMN Achmad Yunus (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan pada Rabu (10/4/2019) di Jakarta.

Acara ini juga dihadiri oleh calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno, Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto -Sandiaga Uno, Sudirman Said, dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu Yunus mengatakan, pihaknya sudah berusaha mengundang pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma\'ruf Amin, namun tidak direspon.

Federasi Serikat Pekerja (FSP) Sinergi BUMN adalah kumpulan dari lebih dari 30 organisasi karyawan perusahaan BUMN. Kepemimpinan FSP Sinergi BUMN saat ini pun dilantik Presiden Joko Widodo pada 25 Juli 2018.

FSP Sinergi BUMN pun menolak penempatan anggota tim sukses, relawan, atau kelompok pendukung pemenangan calon presiden dan partai politik pada organ perusahaan BUMN, seperti dalam posisi direksi, komisaris, ataupun dewan pengawas.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno

Dihubungi secara terpisah, Ketua FSP Sinergi BUMN Ahmad Irfan Nasution mengatakan, posisi lembaga yang ia pimpin tersebut adalah netral selama masa Pemilu 2019.

Penyampaian rekomendasi hasil Rakernas tersebut bertujuan agar FSP Sinergi BUMN tidak menjadi bahan perdebatan atau \'gorengan\' pihak manapun.

Ahmad mengungkapkan, hingga saat, sebagai karyawan maskapai Garuda Indonesia, tidak ada arahan atau paksaan apapun dari pihak direksi untuk menghadiri kampanye salah satu pasangan capres-cawapres.

"Hingga saat ini tidak ada arahan apapun dari pihak direksi. Isu ini ributnya di luar, kami di dalam belum ada apa-apa," kata Ahmad.

Ahmad mengatakan ketidakhadirannya dalam acara hari ini disebabkan karena ia harus menghadiri Rakernas Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) di Bali.

Sandiaga mengatakan, pihaknya setuju dengan pesan yang disampaikan oleh FSP Sinergi BUMN. Menurut dia, BUMN adalah sebuah \'benteng ekonomi\' negara dan harus dijauhkan dari politik praktis. "BUMN tidak boleh menjadi alat kekuasaan," kata Sandiaga.

Sandi juga menyampaikan bahwa apabila terpilih, ia akan menerapkan meritokrasi dalam penunjukkan direktur perusahaan BUMN.

Dalam kesempatan yang sama, Sudirman menilai seharusnya penunjukan komitmen untuk tetap netral dan profesional dilakukan oleh para petinggi BUMN.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Ace Hasan Syadzilly

Secara terpisah, juru bicara TKN Jokowi-Amin Ace Hasan Syadzily membantah bahwa pihaknya akan memobilisasi karyawan BUMN untuk menghadiri acara kampanye bertajuk \'Konser Putih\' di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Sabtu (13/4/2019) mendatang.

"Kampanyenya saja belum digelar. Kok sudah ada tuduhan seperti itu. Ini bagian dari upaya penggembosan kampanye kami," kata Ace.

Sebelumnya, juru bicara TKN Meutya Hafid menyatakan, kabar bahwa ada 13.000 karyawan BUMN yang akan dipaksa untuk menghadiri Konser Putih.

"Padahal yang sebenarnya, pada tanggal tersebut, Kementerian BUMN dan BUMN bersama akan menggelar peringatan puncak HUT mereka di Monumen Nasional. Acara peringatan tersebut sudah dirancang jauh hari untuk merayakan HUT beberapa BUMN yang berulang tahun," kata Meutya.