Pengawasan Konten Tetap Hormati Kebebasan Pers

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memberikan pernyataan pers seusai rapat terbatas yang dihadiri, antara lain, oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto pada Senin (6/5/2019) pagi di Jakarta. Rapat itu membahas potensi perkara hukum yang muncul dalam pergelaran Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah membentuk tim hukum nasional untuk menangani konten-konten provokasi yang melanggar hukum di media arus utama dan media sosial. Namun, dalam penindakan, pemerintah akan menghormati aturan dan mekanisme yang berlaku serta tidak mengintervensi pers.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan, rencana pemerintah menutup media yang menyebarkan konten melanggar hukum hanya berlaku untuk media sosial. Sementara pengawasan konten media cetak dan daring menjadi tanggung jawab Dewan Pers, sedangkan media elektronik memiliki Komisi Penyiaran Indonesia.

”Kebijakan takedown hanya berlaku untuk media sosial karena hadirnya akun-akun yang tak jelas membuat masyarakat khawatir dan takut sehingga (kebijakan) ini jangan disamaratakan,” ujar Wiranto, Selasa (7/5/2019), di Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan Wiranto untuk memperjelas konteks pernyataannya. Sehari sebelumnya, ia menyampaikan, media yang nyata-nyata membantu pelanggaran hukum bisa ditutup. Hal ini menimbulkan reaksi publik.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto (tengah) memimpin rapat terbatas yang dihadiri antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Wakil Kapolri Komjen Ari Dono Sukmanto, Senin (6/5/2019) pagi di Jakarta.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Abdul Manan meminta Wiranto mengklarifikasi pernyataan soal penutupan media. ”Kalau ada media yang dianggap terlibat, silakan diproses, tapi melalui proses hukum, bukan membredel,” kata Abdul.

Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat Ilham Bintang mengingatkan agar media arus utama tetap melaksanakan peran sesuai dengan UU Pers, yaitu menjalankan kontrol sosial secara baik dan benar dengan mengutamakan kepentingan bangsa.

Secara terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan, penindakan hukum terhadap situs dan akun media sosial sudah berjalan. Penindakan diberlakukan terhadap situs atau akun yang melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun media yang menghasilkan karya jurnalistik mengacu pada UU Pers. Berbeda dengan UU lain, UU Pers tidak mempunyai regulasi turunan berupa peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri.

”Ini menunjukkan pemerintah tidak melakukan intervensi kepada dunia pers. Apabila terjadi masalah hukum, prosesnya mengacu pada nota kesepahaman Dewan Pers dan Kepolisian Negara RI,” tuturnya.