TNI/Polri Diminta Tidak Represif

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono dan Kapolda Metro Jaya Inspektur JenderalGatot Eddy Pramono memimpin apel patroli skala besar TNI-Polri di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (14/4/2019). Apel pengamanan Pemilu 2019 itu untuk menjamin terselenggaranya pemilu dengan lancar dan menjaga keamanan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS - Para Jenderal TNI-Polri yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa mengingatkan agar TNI dan Polri agar tetap menjadi alat negara. Demonstrasi untuk mempersoalkan kecurangan bukan merupakan tindakan makar akan tetapi merupakan proses wajar dalam demokrasi. TNI/Polri pun diharapkan tidak bertindak represif.

Komisaris Jenderal (Komjen) Pol (Purn) Sofyan Jacob menyatakan, TNI dan Polri harus mengingat bahwa TNI dan Polri adalah alat negara. TNI-Polri adalah institusi yang profesional sehingga diharapkan tidak dirusak oleh kepentingan politik hingga dihadapkan dengan masyarakat yang ingin menyuarakan pendapatnya.

“Polri dan TNI bukan alat penguasa. Seolah-olah TNI-Polri dijadikan tim sukses, ini yang harus kita kembalikan," kata Sofyan.

Polri dan TNI bukan alat penguasa

Sofyan memastikan gerakan masyarakat dalam proses Pilpres 2019 ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan makar. Gerakan tersebut hanya bertujuan untuk menyuarakan kedaulatan keadilannya yang telah dicurangi.

"Demonstrasi kan satu yang wajar, kenapa sekarang disebut makar? Padahal makar kan bukan sesuatu yang mudah. Makar itu tujuannya menggulingkan pemerintah yang sah. Sedangkan kita dan rakyat ini berkumpul dan menyuarakan ketidakadilan dibilang makar," kata Sofyan.

Apa yang dikatakannya, ucap Sofyan, memiliki landasan. Dalam negara demokrasi, tambahnya, menyatakan pendapat adalah hak. Perbedaan pendapat bukanlah makar.

Ketua Front Kedaulatan Bangsa Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto bersama 107 Jenderal TNI-Polri Purnawirawan dalam pernyataannya mengungkapkan, pihaknya berharap TNI dan Polri tidak bertindak represif pada masyarakat. Menurut dia, inilah saatnya TNI menunjukkan kepada rakyat jati dirinya sebagai tentara rakyat serta polri sebagai pelayan, pelindung, pengayom, dan masyarakat.

“Ingatlah pesan moral 8 wajib TNI-Polri untuk tidak sekali-kali merugikan rakyat dan tidak sekali-kali menakuti serta menyakiti hati rakyat,” kata Tyasno.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Letjen TNI Andika Perkasa tersenyum lebar jelang dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Kepala Staf TNI AD Jenderal Andika Perkasa mengatakan, pihaknya tidak menghalangi para seniornya menyampaikan pendapat di muka umum. Ia menyatakan keyakinannya bahwa para purnawirawan itu tidak akan mengajarkan hal-hal buruk pada juniornya.

“Mereka adalah senior-senior kami juga dulunya para komandan kami juga. Kami yakin beliau-beliau juga punya kesadaran, punya kedewasaan," ujar Andika.

Terkait pengumuman hasil Pemilu 2019, TNI AD akan mengerahkan 16.882 personil untuk pengamanan di Jakarta. Para personil yang akan diturunkan berasal dari Kodam Jaya, Kostrad, Kopassus, dan dari Kodam Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka akan disebar di berbagai titik seperti Istana negara, Bawaslu, dan KPU.