Dewan Pakar: Desakan Percepatan Munas Golkar Tak Beralasan

Dewan Pakar Partai Golkar menilai munculnya wacana percepatan Munas Golkar dan penggantian Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak memiliki dasar kuat. Sebaliknya, muncul klaim dari salah satu kader Golkar bahwa 25 pengurus provinsi Golkar setuju munas dipercepat.

Aris Setiawan Yodi untuk Kompas

Ilustrasi — Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah di barisan paling depan) berpose ”dua periode” yang artinya melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi di 2019-2024 saat pengumuman kepengurusan Partai Golkar yang baru di bawah naungan Ketua Umum Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (22/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Pakar Partai Golkar menilai munculnya wacana percepatan Munas Golkar dan penggantian Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak memiliki dasar kuat. Kepemimpinan Golkar saat ini telah menunjukkan kinerja yang baik dengan raihan suara dan kursi melebihi perkiraan sebelum Pemilu 2019 digelar, khususnya survei dari sejumlah lembaga.

Munculnya wacana penggantian ketika proses Pemilu 2019 belum sepenuhnya tuntas, juga ditengarai sebagai wujud persaingan antarfaksi di internal Golkar memperebutkan jabatan strategis di pemerintahan periode mendatang, baik pimpinan legislatif maupun jabatan di eksekutif.

Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono, di Jakarta, Senin (27/5/2019) malam, mengatakan, tidak ada alasan bagi struktur Partai Golkar di daerah untuk memaksa digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Menurut Agung, kinerja Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto justru patut diapresiasi karena berhasil memulihkan elektabilitas partai menjelang Pemilu 2019. Hampir pasti, Partai Golkar akan mendapatkan kursi terbanyak kedua di DPR, yakni 85 kursi; di bawah PDI-Perjuangan (128 kursi) dan di atas Partai Gerindra (78).

”Pada kepemimpinan sebelumnya, hasil survei menunjukkan elektabilitas satu digit, 7-8 persen. Secara bertahap, DPP berhasil memperbaiki. Ini sebuah karya yang patut diberi apresiasi,” kata Agung seusai memimpin rapat Dewan Pakar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Suasana rapat Dewan Pakar Partai Golkar pada Senin (27/5/2019) di Jakarta, yang dipimpin Agung Laksono (tengah).

Airlangga dipilih pada Munaslub 2017 menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang menjadi terdakwa dan kemudian divonis penjara akibat terlibat dalam skandal pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

Setelah drama penangkapan Novanto, elektabilitas partai menurun. Pada Agustus 2018, lembaga survei Alvara Research Center menunjukkan elektabilitas Golkar berada pada angka 7,8 persen. Sementara raihan Golkar pada Pemilu 2014 adalah 14,75 persen suara nasional.

Lagi pula, Agung menambahkan, Munas Golkar lima tahunan akan jatuh pada waktu yang relatif dekat, yakni pada Desember 2019. Oleh karena itu, tidak perlu ada munaslub atau percepatan penyelenggaraan munas.

Dia juga membantah adanya desakan-desakan dari struktur Golkar tingkat provinsi untuk mengganti Airlangga dan fungsionaris DPP Golkar lainnya. ”Hanya 1-2 DPD yang seperti itu,” ujarnya.

Sebaliknya, mantan Pelaksana Tugas DPD Golkar Papua Aziz Samual mengklaim sudah ada 25 DPD Golkar tingkat provinsi yang setuju munas dipercepat. ”Untuk menyelamatkan partai,” kata Aziz. Namun, ia belum bersedia menyebutkan 25 pengurus daerah tersebut.

Munas perlu dipercepat karena, menurut dia, ada penurunan prestasi saat Golkar dipimpin Airlangga, khususnya dalam meraih target raihan kursi pada Pemilu 2019. Pasalnya, sebelum Pemilu 2019, DPP Golkar memasang target raihan kursi 110 kursi.

”Artinya ketua umum gagal, sudah sepatutnya bertanggung jawab, dan harus mundur,” kata Aziz. Ia menilai, paling ideal munas digelar sebelum Juli mendatang.

Sementara itu, peneliti Populi Center, Jefri Adriansyah, menduga riak di internal Golkar saat ini berkaitan dengan perebutan jatah posisi strategis antarfaksi di internal Golkar untuk memperebutkan kursi pimpinan legislatif dan pos menteri.

Jefri melihat, sebetulnya performa Golkar jelang Pemilu 2019 tidak terlalu buruk karena persentase turun tidak lebih dari 3 persen; dari 14,75 pada 2014 menjadi 12,31 persen pada 2019. Golkar juga dinilainya dapat meminimalisasi dampak sejumlah kasus korupsi yang menimpa partai tersebut.

”Padahal saat itu banyak kasus yang melanda elite Golkar, seperti Setya Novanto, Idrus Marham, dan Markus Nari. Tidaklah mudah meningkatkan elektabilitas partai, ditambah Golkar tidak dapat secara optimal mendapatkan coattail effect dari pencalonan Jokowi,” kata Jefri.