JAKARTA, KOMPAS - Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Konstitusional yang terdiri dari sejumlah tokoh masyarakat, Jumat (41/5/2019) di Jakarta, mengajak masyarakat untuk kembali merajut persatuan bangsa usai Pemilu 2019. Mereka juga membacakan pernyataan sikap untuk menyikapi dinamika seputar Pemilu Presiden 2019.
Sebagian di antara tokoh yang hadir dalam kesempatan tersebut adalah budayawan Zastrouw al Ngatawi, Ketua Forum Koordinasi Lintas Fakultas Alumni UI Pande K Trimayuni, dan Presidium Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Konstitusional (AMSUPK) Bob R. Randilawe.
Pilpres 2019 telah membuat sekat dan benteng psikologis di antara sebagian masyarakat menyusul perbedaan pandangan politik yang ekstrem. Oleh karena itu, saat ini dibutuhkan upaya untuk menjebol benteng dan sekat-sekat psikologis tersebut.
Zastrouw dalam paparannya mengatakan, Pilpres 2019 telah membuat sekat dan benteng psikologis di antara sebagian masyarakat menyusul perbedaan pandangan politik yang ekstrem. Oleh karena itu, saat ini dibutuhkan upaya untuk menjebol benteng dan sekat-sekat psikologis tersebut. “Agar kita menjadi saudara yang utuh, (sebagai) bangsa Indonesia,” kata Zastrouw.
Menurutnya, ada dua strategi yang bisa dilakukan terkait hal tersebut. Pertama, strategi above the line yaitu berupa komunikasi dan interaksi di media sosial dan juga lobi di tingkkat elit politik yang diharapkan dapat menjadi kebijakan untuk rekonsiliasi. Kedua, strategi below the line, berupa gerilya kebangsaan yang diantaranya dilakukan dengan dialog, anjangsana, dan komunikasi tatap muka dengan sejumlah kelompok masyarakat.
Ia mengatakan, hal paling penting yang akan dilakukan AMSUPK adalah melakukan kunjungan-kunjungan kepada masyarakat yang memiliki basis politik atau dukungan berbeda di lapisan masyarakat bawah.
“Ini konkret dan bukan kerja sederhana. Karena goresan luka (akibat Pilpres 2019) itu butuh trust (kepercayaan) dan metode efektif (untuk menyembuhkannya),” sebut Zastrouw.
Sementara Bob memastikan bahwa selanjutnya akan ada tindakan dan gerakan konkret terkait hal tersebut. Ia menyatakan, AMSUPK tidak rela jalan-jalan di Jakarta dikuasai sebagian kelompok yang cenderung bertentangan dengan Pancasila.
Adapun, pernyataan sikap dan rekomendasi yang disusun AMSUPK dibacakan secara bergantian oleh sejumlah anggota. Pernyataan sikap itu, sebagian di antaranya berisikan kecaman terhadap semua tindakan kekerasan oleh semua pihak dalam memaksakan kepentingan melalui pelaksanaan Pemilu tahun 2019.
Selain itu, mereka juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengatasi setiap penajaman berbagai perbedaan pemikiran maupun sikap dalam mendukung masing-masing peserta pemilu. Hal ini menyusul potensi negatifnya terhadap kohesi sosial serta persatuan dan kesatuan bangsa.
Sementara menurut Pande, konsolidasi masyarakat sipil penting dilakukan menyusul adanya kecenderungan dibajaknya demokrasi oleh kelompok-kelompok antidemokrasi. Hal ini, imbuh Pande, tercermin dengan tidak dihargainya proses demokrasi elektoral yang tengah berlangsung dan justru cenderung melakukan pembajakan terhadap proses tersebut.
Hal lain yang terkait dengan relevansi konsolidasi tersebut adalah pentingnya pembumian ideologi Pancasila dan pembelajaran sejarah. Terakhir, imbuh Pande, hal itu terkait dengan upaya rekonsiliasi nasional setelah Pemilu 2019.