JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mengevaluasi secara menyeluruh prosedur pengamanan dan pengawalan terpidana kasus korupsi. Hal ini penting dilakukan agar tidak terus berulang insiden terpidana korupsi keluar lembaga [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses