Elite Diharapkan Tidak Memecah Belah Rakyat

Kompas

Ilustrasi: Ketua Umum Legiun Veteran RI Letna Jenderal (Purn) Rais Abin memberikan keterangan kepada media di Jakarta, Senin (25/3/2019). Para purnawirawan TNI mengimbau semua pihak untuk menjaga persatuan dalam Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS – Elite politik diingatkan untuk tidak menggunakan rakyat demi ambisi politiknya sehingga terjadi perpecahan. Kedamaian yang saat ini mengiringi sidang sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi diharapkan terus berjalan.

“Harus diingat, kemerdekaan itu diperoleh bukan hanya oleh tentara, tetapi juga dukungan rakyat yang massif,”kata Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Rais Abin, Senin (17/6).

Dukungan penuh rakyat untuk bisa mencapai kemerdekaan itu, kata Rais Abin, harus diartikan bahwa kemerdekaan ini seharusnya diabdikan sepenuh-penuhnya untuk kemakmuran rakyat. Ia menilai, kerusuhan 21-22 Mei adalah manifestasi perbuatan yang sangat membahayakan rakyat demi ambisi yang tidak terkendali.

“Kejadian kerusuhan 21-22 Mei itu sangat disayangkan karena menarik rakyat dalam kekacauan yang seharusnya tidak terjadi,”kata purnawirawan Letnan Jenderal yang pernah menjadi Panglima Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Timur Tengah ini.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana kerusuhan peserta aksi penolak hasil pemilu di depan Kantor Bawaslu RI di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Abdul Muis, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Aksi berakhir ricuh saat peserta aksi melakukan pelemparan ke pasukan pengaman.

Ia mengingatkan, para prajurit TNI dan purnawirawan tentang sumpah prajurit dan Sapta Marga. Menurut Rais Abin, saat ini telah terjadi pergeseran di mana netralitas purnawirawan tidak lagi seperti dulu di mana politiknya adalah politik negara. Hal ini walau disayangkan, tidak lagi bisa dihindarkan. “Seolah-olah marwah demokrasi mengalahkan ikatan-ikatan lainnya,” katanya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, situasi sidang Mahkamah Konstitusi relatif aman. Penjagaan keamanan itu diserahkan ke Polri dan intelijen. Ia menilai tidak ada gerakan massa yang mengganggu kegiatan MK.

“Kita harapkan begitu sampai akhirnya. Apalagi Pak Prabowo dan Pak Sandi sudah sampai menohon kepada segenap pengikutnya untuk menahan diri, sabar dan damai,”kata Wiranto.

Ia mengatakan, mengapresiasi pernyataan Prabowo dan Sandi agar para pengikutnya ikut proses MK tanpa ada pengerahan kekuatan massa. Menurut dia, dengan pernyataan tersebut, kalau ada pihak-pihak yang melakukan gerakan massa berarti mereka bukan berasal dari kubu Prabowo.

“Lalu siapa mereka ini karena kan yang berkompetisi hanya dua pihak. Pasti kubu Jokowi-Maruf tidak melakukan apa-apa, sedangkan Prabowo juga tidak,”katanya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sebuah spanduk penolakan anarkisme terpampang di salah satu sudut sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2019). Perilaku anarkisme, terutama pasca kerusuhan 21-22 Mei lalu, menjadi gangguan ingatan tersendiri bagi sejumlah masyarakat. Selain mengganggu keamanan dan ketenteraman hidup, kondisi kekacauan membuat roda perekonomian warga terhambat. Eskalasi politik dalam iklim demokrasi seharusnya sejuk dengan diikuti pendewasaan pola pikir dan menghargai perbedaan satu sama lain, serta penyampaian pendapat yang santun.

Wiranto mengajak masyarakat untuk berpikir rasional. Menurutnya rakyat menginginkan kondisi yang damai dan tenang. Dengan demikian, masyarakat bisa melakukan aktivitas dengan baik. Oleh karena itu, ia mempertanyaka pihak-pihak yang ingin meresahkan dan mengganggu masyarakat.