Tidak Ada Pembahasan Ketua Harian dan Wakil Ketua Umum

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Suasana Kantor DPP PDI-P di Jakarta saat berlangsung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P secara tertutup, Rabu (19/6/2019). Rakernas yang dihadiri Presiden Joko Widodo tersebut membahas sejumlah agenda, antara lain persiapan program kerja pemerintah dan pelaksanaan Kongres PDI-P  V pada Agustus 2019.

JAKARTA, KOMPAS — Tidak ada pembahasan mengenai struktur organisasi partai dalam Rapat Kerja Nasional PDI-P di Jakarta, Rabu (19/6/2019). Struktur organisasi yang disebut akan memunculkan jabatan baru, seperti ketua harian dan wakil ketua umum, baru dibahas saat Kongres PDI-P, Agustus mendatang.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P yang digelar di kantor DPP PDI-P itu berlangsung tertutup. Rakernas dimulai tepat pukul 10.00 WIB. Presiden Joko Widodo menghadiri Rakernas itu selama tiga jam.

Rakernas dibuka Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Setelah itu, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada seluruh jajaran pengurus PDI-P yang hadir.

Dari foto yang diunggah PDI-P di akun Instagramnya, pdiperjuangan, Presiden Jokowi duduk diapit Megawati dan putra Megawati, Prananda Prabowo, yang menjabat salah satu ketua DPP PDI-P di rakernas tersebut. Selain itu, terlihat pula sejumlah politisi senior PDI-P yang menjabat menteri di Kabinet Kerja, seperti Pramono Anung, Tjahjo Kumolo, dan Yasonna Laoly.

Namun tak terlihat putri Megawati yang kini menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

INSTAGRAM PDI-PERJUANGAN

Rapat Kerja Nasional PDI-P di Jakarta, Rabu (19/6/2019). Foto diambil dari akun Instagram DPP PDI-P.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan, tidak ada pembicaraan mengenai pergantian struktur kepengurusan organisasi partai saat rakernas. Pembicaraan struktur partai, kata Hasto, akan dibahas saat Kongres kelima PDI-P di Bali pada 8-10 Agustus 2019.

”Jadi kami masih membahas agenda-agenda internal, belum bicara soal struktur karena akan dibahas di kongres,” ujar Hasto di sela-sela rakernas.

Politisi senior PDI-P, Pramono Anung, sebelumnya menyatakan akan ada jabatan baru dalam struktur organisasi partai. Jabatan baru tersebut, wakil ketua umum dan ketua harian.

KOMPAS/IGA BAGUS ANGGA PUTRA

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto melayani pertanyaan wartawan di sela-sela acara Rakernas IV PDI-P di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Hasto mengatakan, tidak banyak waktu yang dimiliki PDI-P untuk menyiapkan kongres. Namun, keputusan menggelar kongres lebih cepat dari rencana semula pada 2020 tetap diambil karena PDI-P ingin konsolidasi internal dilakukan sebelum pemerintahan terpilih hasil Pemilu 2019 mulai bekerja, Oktober 2019. Dengan demikian, saat pemerintahan mulai bekerja, PDI-P siap menopangnya.

”Kami ikut bertanggung jawab terhadap visi dan misi Pak Jokowi untuk dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hal itu memerlukan dukungan dari DPR, maka kami terus melakukan langkah konsolidasi,” kata Hasto.

Hasto menyebut kader PDI-P terus mempersiapkan langkah-langkah strategis dengan melakukan evaluasi internal untuk Kongres PDI-P.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pedagang menjajakan stiker, pin, dan kemeja bergambar PDI-P saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, berpendapat, langkah mempercepat pelaksanaan kongres amat strategis bagi PDI-P.

”Kongres itu selain membicarakan figur ketua umum, nanti juga ada pembagian tugas-tugas dari partai. Siapa yang menjadi ketua DPR dan perangkatnya. Itu harus dibicarakan,” katanya.

Tidak hanya untuk kepentingan menopang pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, Hendri melihat percepatan kongres ada kaitannya pula dengan persiapan PDI-P menuju Pemilu 2024. PDI-P perlu bersiap lebih dini karena Jokowi sudah tidak mungkin mencalonkan diri kembali sebagai presiden.