Pengamanan KPU Diperkuat Jelang Penetapan Hasil Pilpres
Oleh
M Ikhsan Mahar
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengapresiasi kelompok masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum selama sidang putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6/2019), mampu tertib dan mematuhi aturan yang berlaku. Setelah putusan MK, aparat gabungan TNI-Polri fokus untuk meningkatkan keamanan Komisi Pemilihan Umum yang akan menetapkan presiden-wakil presiden terpilih, Minggu (30/6).
“Saya berterima kasih kepada semua pihak sehingga proses berjalan lancar dari sudut keamanan. Saya memberikan penghargaan kepada masyarakat yang menjaga ketertiban dan tidak melanggar hukum dengan membubarkan diri sebelum pukul 18.00,” ujar Tito di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (28/6/2019).
Tito mengungkapkan, dirinya bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memantau proses sidang putusan MK dan aksi massa yang berlangsung di sekitar Jalan Merdeka Selatan, Jakarta.
Setelah sidang MK berakhir, lanjut Tito, pihaknya mengalihkan konsetrasi pengamanan ke KPU yang akan menetapkan pemenang pemilihan presiden 2019, Minggu. Pengamanan itu meliputi pengamanan fisik kepada seluruh komisioner KPU dan penjagaan di sekitar kantor KPU.
Tito menjelaskan, penguatan pengamanan di KPU dilakukan karena masih ada potensi mobilisasi massa, termasuk kehadiran pihak ketiga yang ingin memanfaatkan aksi massa itu untuk menyebabkan kekacauan. Atas dasar itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak perlu melakukan aksi unjuk rasa, sehingga cukup menyaksikan penetapan KPU itu dari layar kaca di rumah masing-masing.
Adapun personel gabungan TNI-Polri yang disiapkan untuk mengamankan agenda penetapan presiden-wakil presiden terpilih berjumlah sekitar 45.000 orang.
“Kita hindari upaya paksa melalui kekerasan. Kita juga tidak ingin melakukan kekerasan kepada warga negara, tetapi kalau ada yang melanggar hukum kita akan tindak,” tutur Tito.