JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum masih menyiapkan kajian mengenai legalitas penerapan rekapitulasi elektronik atau e-rekap di dalam Pilkada Serentak 2020. Kajian tersebut mencakup apakah e-rekap sudah memadai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atau memerlukan [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses