Awal Agustus, 50 Anggota Tim Teknis Bekerja

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ilustrasi: Warga dan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK menggelar aksi dan musik dalam Peringatan 365 Hari Peristiwa Penyerangan terhadap Novel Baswedan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/4/2018). Dalam aksi ini, mereka mendesak Presiden Joko Widodo segera membentuk tim gabungan pencari fakta untuk kasus itu. Penyelidikan kasus penyerangan tersebut saat ini dinilai berjalan amat lamban dan tidak signifikan.

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara RI memastikan berkomitmen menyelesaikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan. Tim teknis Polri yang berjumlah sekitar 50 orang ini akan mulai bertugas pada awal Agustus.

”Kewajiban Polri adalah melanjutkan rekomendasi dari tim pencari fakta (TPF). Prinsipnya, kami bekerja secara profesional dengan mempertimbangkan masukan pemerintah dan masyarakat untuk menjadi motivasi bekerja lebih keras lagi,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra, Jumat (26/7/2019), di Jakarta.

Ia memastikan, tim teknis akan bertugas secara transparan dan mengungkap setiap temuan dari hasil investigasi lanjutan atas kasus Novel. Tim teknis tersebut memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk melanjutkan proses penyelidikan sesuai dengan rekomendasi dan temuan dari tim pencari fakta yang telah bertugas pada Januari-Juli 2019.

Sementara itu, untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK, Amnesty International menggalang dukungan dari Kongres Amerika Serikat. Hal itu diharapkan menjadi motivasi Polri untuk bekerja lebih keras mengungkap kasus tersebut.

Dukungan Kongres AS

Menurut Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Puri Kencana Putri, Amnesty International meminta dukungan kongres untuk mendorong Indonesia agar bisa memberikan keadilan dan akuntabilitas dalam kasus Novel Baswedan.

”Proses lobi masih berlangsung untuk kedua partai, Demokrat dan Republikan. Butuh waktu,” kata Puri saat ditanya pernyataan sikap Kongres AS terkait kasus Novel bisa diketahui.

Sebelumnya, menurut Puri, dalam forum ”Human Rights in Southeast Asia: A Regional Outlook” di Subcommittee on Asia, the Pacific, and Nonproliferation House Foreign Affairs Committee, yang merupakan bagian dari agenda Kongres AS, Manajer Advokasi Asia Pasifik Amnesty International AS Francisco Bencosme menyatakan, kasus Novel sangat strategis dalam kerja sama AS dan Indonesia.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Tim pencari fakta kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, bersama Kadiv Humas Polri Mohammad Iqbal menunjukkan berkas laporan setebal 2.700 halaman hasil dari pencarian fakta di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/7/2019). TPF menduga ada tiga orang yang dicurigai berkaitan dengan kasus penyiraman tersebut. TPF juga merekomendasikan kepada Kapolri agar membentuk tim teknis untuk mendalami temuan dari TPF guna mengungkap pelaku.

Ruang kerja sama AS dan Indonesia sangat besar di bidang keamanan. Korelasinya karena kasus Novel belum bisa diselesaikan oleh sistem keamanan Indonesia yang telah menerima banyak akses fasilitas dan bantuan internasional, termasuk dari AS.

”Langkah ini bisa dilihat sebagai bentuk tekanan positif agar pemerintah bisa mempertanggungjawabkan segala proses hukum yang ditempuh dan sekaligus menjadi koreksi yang baik untuk agenda keadilan dan akuntabilitas terhadap perlindungan pembela hak asasi manusia,” kata Francisco.

Merespons hal ini, Asep Adi Saputra mengatakan, Polri tetap fokus pada pekerjaannya. Polri akan melanjutkan rekomendasi dari TPF dengan membentuk tim teknis yang profesional dan mulai bekerja Agustus mendatang.