JAKARTA, KOMPAS – Organisasi masyarakat sipil dan para pakar agraria menolak Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan. Proses pembahasan dinilai tidak transparan dan subtansi aturan diprediksi memperparah lima krisis agraria. Kelima krisis agraria yang semestinya diatasi RUU Pertanahan adalah [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses