Munas Tokoh Antaragama, Ikhtiar Memperkuat Keutuhan Bangsa

Musyawarah Nasional Tokoh Antaragama bertujuan menguatkan kerjasama antaragama untuk membangun ketahanan masyarakat dari propaganda yang mengancam keutuhan bangsa.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Jumpa pers acara Musyawarah Nasional Tokoh Antaragama bertajuk "Membangun Budaya Damai", di Jakarta, Selasa (10/9/2019), di Jakarta. Musyawarah akan digelar 11-14 September 2019, di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS - Sedikitnya 250 tokoh lintas agama akan bertemu dan berdialog dalam acara Musyawarah Nasional Tokoh Antaragama. Musyawarah bertujuan menguatkan kerjasama antaragama untuk membangun ketahanan masyarakat dari propaganda yang mengancam keutuhan bangsa.

Musyawarah bertajuk "Membangun Budaya Damai" yang diinisiasi oleh Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) itu, rencananya diselenggarakan, 11-14 September 2019, di Jakarta.

UKP DKAAP Syafiq A Mughni saat jumpa pers untuk menjelaskan acara itu, di Jakarta, Selasa (10/9/2019), mengatakan, musyawarah bertujuan untuk membangun ketahanan masyarakat dari propaganda yang mengancam keutuhan bangsa, baik dari dalam maupun luar negeri.

Ancaman tersebut nyata. Menurutnya, tak sedikit agenda politik, ekonomi, ideologi, maupun ajaran agama yang keliru, yang tujuannya membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercerai-berai.

"Selain itu, sumber konflik bisa datang dari mana saja tetapi sering kali dibumbui dengan agama," katanya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Umat lintas agama berbincang di patung Garuda Pancasila di Gereja Katedral, Jakarta, saat kumpul menjelang buka puasa bersama lintas agama dengan tema "Menguatkan Toleransi, Persaudaraan, dan Solidaritas Kemanusiaan", Jumat (1/6/2018).

Dihadapkan pada ancaman-ancaman tersebut, peran tokoh agama sangat penting untuk menangkalnya. Maka dialog tokoh antaragama penting. Kemudian dari dialog tersebut, diharapkan lahir kegiatan-kegiatan bersama untuk membangun budaya damai.

"Kami lebih fokus ke budaya, supaya terjadi integrasi antar komponen masyarakat," katanya.

Bidang kerja sama yang disasar antara lain pendidikan dan kemanusiaan.

Baca juga: Perkuat Budaya Inklusif dan Toleran

Diantara 250 tokoh yang bakal menghadiri musyawarah, diantaranya terdapat pula tokoh penghayat kepercayaan. Sekalipun hanya sebagai peninjau, masukan dari mereka dibutuhkan untuk membangun budaya damai.

Isu Papua

Dalam musyawarah, Syafiq melanjutkan, tak tertutup kemungkinan persoalan di Papua juga akan diangkat.

"Terkait upaya membangun budaya damai, dalam aplikasinya bisa menyinggung banyak hal, termasuk isu Papua. Tidak menutup kemungkinan dalam dinamika diskusi muncul berbagai isu yang terkait dengan budaya damai," katanya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga mengenakan pakaian tradisional Papua saat mengikuti aksi yang mengecam kerusuhan di Papua dan Papua Barat di Taman Pandang Istana, kawasan Monas, Jakarta, Senin (2/9/2019), Aksi menyerukan perdamaian di Papua dan menegaskan bahwa Papua tetap bagian dari NKRI.

Pemerintah terus berupaya menenangkan situasi setelah terjadi gelombang unjuk rasa di Papua dan Papua Barat yang beberapa di antaranya berujung anarkistis. Peristiwa dipicu oleh ujaran kebencian bernada rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur, 16 Agustus lalu.

Baca juga: Jalan Menuju Damai Papua

Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Agustinus Heri Wibowo menambahkan, upaya untuk mewujudkan Papua damai tidak bisa dilakukan secara sporadis, tetapi harus bersinergi.

Semua pihak yang menginginkan Papua damai harus bergandengan tangan untuk menyerukan Papua damai. Tokoh-tokoh agama diminta bekerja sama dengan tokoh adat dan pemuka masyarakat di Papua.

"Solidaritas antartokoh agama yang saling menguatkan diharapkan menurun sampai akar rumput. Tokoh agama dan umat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan," katanya.